Network
Mbak Ning mendasarkan keraguan pada vaksin Covid-19 dengan merujuk pada pengalaman pemberian sejumlah vaksin lainnya, yang justru membuat orang lumpuh hingga meninggal dunia.
Misalnya, vaksin antipolio membuat sejumlah orang lumpuh di Sukabumi dan vaksin kaki gajah di Majalaya yang menyebabkan 12 orang meninggal dunia.
Tidak hanya menolak vaksin, dia juga mengeluarkan pernyataan keras lainnya dengan menyebut komersialisasi atau bisnis tes swab Covid-19 di rumah sakit karena tarif tes swab dipatok dengan harga yang berbeda pada sejumlah rumah sakit, mulai Rp900 ribu hingga Rp3,5 juta.
Baca Juga: Saat Sudjiwo Tedjo 'Menerawang' Ramalan dan Perjalanan Menuju Takdir
Mbak Ning mengaku khawatir komersialisasi juga berlanjut pada vaksin Covid-19. Namun, tidak hanya menolak vaksinasi, atau menyebut komersialisasi, Mbak Ning juga merembet ke latar belakang Menkes yang sarjana teknik fisika nuklir.
Penolakan vaksinasi oleh Ribka Tjiptaning itu ditanggapi Relawan Penanganan Covid-19, Tirta Mandira Hudhi alias dr. Tirta, yang mempertanyakan perubahan sikap Ribka Tjiptaning karena sejak awal yang mengusulkan pejabat divaksinasi Covid-19 adalah Komisi IX DPR.
"Gak perlu sampean divaksin duluan. Saya, duluan. Saya juga gak setuju vaksin diwajibkan. Harusnya wakil rakyat dan nakes yang jadi contoh edukasi. Oke, saya akan mencatat ini bila kelak Ribka meminta vaksin apa pun, bahkan vaksin merah putih," katanya dalam akun Instagramnya, Rabu 13 Januari 2021.
Ia mempertanyakan ke mana Ribka selama 9 bulan terakhir saat pemerintah gencar-gencarnya mencari solusi dalam penanganan Covid-19.
"Jika Anda tolak, ke mana selama 9 bulan terakhir? Saat penanganan Covid? Muncul pas APD, obat, sama vaksin. Kok, pas bulan Juli gak ikut kritik vaksin, eh, begitu dah keluar EUA, baru komentar?" katanya.
Kemudian dalam unggahan terbarunya di Instagram pribadi dr. Tirta ia menampik semua pernyataan Mba Ning dengan bukti-bukti konkrit terkait apa yang dituduhkan Mba Ning.
