Network
PR BANDUNGRAYA - Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), Moeldoko mengajak seluruh kader untuk membangun partai Demokrat bersama rakyat pada acara KLB di Deli Serdang Sumatera Utara, Sabtu 6 Maret 2021.
Moeldoko kembali mengajak kader Partai Demokrat untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Moeldoko juga membuka diri terhadap seluruh stakeholder partai baik senior, pendiri maupun kader Partai Demokrat.
Baca Juga: Tanggapi KLB Partai Demokrat, Mahfud MD: Pemerintah Tidak Melarang KLB atau Munaslub
"Kekuatan Partai Demokrat berada di tangan saudara-saudara sekalian. Baik pada ditingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai dengan kelurahan," kata Moeldoko sebagaimana dikutip PRBandungRaya.com dari Antara, Sabtu 6 Maret 2021.
Menurut Moeldoko, upaya mengembalikan kepercayaan publik ini akan mempermudah langkah Partai Demokrat ke depannya dalam kontestasi politik.
"(Partai Demokrat) harus besar bersama rakyat," kata Moeldoko.
Berdasarkan informasi dari Antara, KLB tersebut diikuti oleh kurang lebih 1.000 kader Partai Demokrat.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah memberikan tanggapan resmi soal adanya KLB tersebut.
AHY menegaskan bahwa dirinya merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara dilakukan secara ilegal dan inkonstitusional.
Baca Juga: Link Nonton GRATIS di Viu Selama Akhir Pekan, Ada Drakor The Penthouse Hingga Mr. Queen
"Karena KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM," kata AHY sebagaimana dikutip PRBandungRaya.com dari Partai Demokrat, Sabtu 6 Maret 2021.
AHY menyatakan dirinya mewakili seluruh kader Partai Demokrat, mewakili 34 ketua DPD Partai Demokrat, 514 ketua DPC Partai Demokrat, dan mewakili ribuan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
AHY juga mengaku sudah berkirim surat kepada kementerian terkait mengenai KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu.
Baca Juga: Siap-siap! Drakor Mr. Queen Kembali Sapa Penggemarnya dengan Rilis Versi Commentary
"Kepada pejabat negara, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Kapolri," kata AHY.
Menurut AHY, ketiga pejabat tersebut mempunyai kewenangan dan kepentingan untuk menjaga stabilitas politik, keamanan dan sosial berdasarkan hukum yang berlaku.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus salah satu pendiri partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menyatakan hal yang sama.
Baca Juga: WayZenNi Harus Tahu, Ini Alasan Lucas WayV Tidak Mau Berpaling dengan Roommate Lain Selain Winwin
SBY menilai KLB tersebut tidak sah karena tidak memiliki izin dari Majelis Tinggi Partai Demokrat.
SBY menjelaskan untuk mengadakan KLB Partai Demokrat, pertama, ada permintaan majelis tinggi partai, kedua direstui satu per tiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD), ketiga direstui satu per dua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan disetujui majelis tinggi partai.
"Majelis tinggi yang saya pimpin yang terdiri dari 16 orang tak pernah meminta KLB, DPD tak satupun yang mengusulkan," kata SBY.***
