Network
/photo/2020/10/12/3792635846.jpg)
PR BANDUNGRAYA – Memasuki musim panen beras, Asosiasi Petani dan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, meminta pemerintah untuk mengkaji ulang mengenai kebijakan impor beras yang akan dilakukan.
“Sehubungan dengan adanya rencana impor komoditi beras, KTNA meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras,” tutur Yadi Sofyan Noor selaku Sekretaris Jenderal KTNA pada Senin, 8 Maret 2021 dikutip PRBandungRaya.com dari Antara.
Menurut Yadi, kebijakan pemerintah terkait impor beras akan membuat harga jual hasil panen petani menurun, dan membuat petani merasa kurang dihargai usahanya.
Baca Juga: Ramai soal Ghosting, Kakak Felicia Tissue Ungkap Kaesang Pangarep Sudah Lamar Adiknya
Kebijakan impor beras dinilai menciderai petani. Pasalnya, Yadi mengatakan bahwa para petani telah mengerahkan semua tenaga, waktu dan modal usaha yang dimiliki untuk meningkatkan hasil produksi beras.
Hal serupa juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan secara matang rencana untuk impor beras sebanyak satu juta ton.
“Sebaiknya diperhitungkan dengan matang, karena ini petani kita mulai panen, petani butuh perhatian agar hasil panennya betul – betul bisa terbeli karena ongkos produksinya tidak murah,” tutur Ganjar Pranowo di Semarang.
Baca Juga: Paparkan Strategi Akselerasi Inklusi Keuangan, Airlangga Hartarto: Kami Tetapkan Perpres Baru SNKI
Selain itu Ganjar Pranowo juga mempertanyakan urgensi impor beras dan meminta pemerintah memperhitungkan situasi ke depan, ketika masuk musim panen agar tidak terganggung.
“Kalau alasan darurat bencana, boleh – boleh saja ataupun impor beras khusus dan karena kebutuhuan daerah tertentu, silahkan. Tapi harus dijelaskan secara detail agar tidak mengguncang situasi pada saat kita mau panen. Inikan sudah masuk musim panen,” tutur Ganjar Pranowo.
KTNA sendiri mengharapkan Perum Bulog dapat menyerap dan menampung hasil produksi padi di daerah-daerah.
Baca Juga: Sering Dijadikan Media Ilmu Hitam, Deddy Corbuzier Bongkar Harga Jenglot! Puluhan Ribu hingga Jutaan Rupiah
Hal itu diungkapkan Yadi selaku Sekretaris Jenderal KTNA yang mengungkapkan beberapa daerah di indonesia sudah memasuki masa panen beras pada awal Maret ini hingga Mei mendatang, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan tengah dan Kalimantan Selatan.
“Maka untuk itu diharapkan pemerintah melalui Perum Bulog dapat menyerap dan menampung hasil produksi padi di daerah – daerah,” tutur Yadi.
Disisi lain Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan pada tahun 2021 ini terdapat potensi peningkatan produksi beras, yaitu potensi produksi padi subround Januari hingga April 2021 sebesar 23,37 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) yang mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88 persen jika dibandingkan tahun 2020 lalu.
Baca Juga: Terpaut Usia 10 Tahun, Luna Maya Blak-blakan Jadikan RM BTS sebagai Tipe Suami Ideal
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengatakan bahwa kebijakan impor beras dilakukan guna menjaga stok beras. Karena pemerintah memerlukan stok yang beras yang besar untuk pasokan beras bansos selama masa PPKM.
Selain itu, Airlangga juga beranggapan terjadinya bencana di beberapa daerah di Indonesia mengancam ketersediaan pasokan beras nasional. Sehingga pemerintah perlu mengimpor 1 juta ton beras.***
