Pencairan Bansos Tidak Diperpanjang, Azis Syamsuddin Minta Kemensos Lakukan Pertimbangan

PR BANDUNGRAYA - Sejak awal muncul pandemi Covid-19, pemerintah hingga saat ini masih menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos).

Semua bansos dari pemerintah itu diberikan kepada masyarakat terutama yang terdampak pandemi Covid-19.

Namun baru-baru ini Kementerian Sosial (Kemensos) dikabarkan tidak memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai (BST).

Dikutip PRBandungRaya.com dari laman DPR RI, bansos tersebut akan berakhir pada April 2021.

Baca Juga: Sinopsis The Penthouse Season 2 Episode 13 Malam Ini: Satu per Satu Penghuni Hera Palace Masuk Penjara

Baca Juga: ARMY Bongkar Teori di Balik MV Film Out BTS, Mirip Fake Love hingga Ungkap Nasib Jin

Terkait alasannya mengapa penyaluran bansos dihentikan, Kemensos mengaku tidak mendapat anggaran lebih.

Soal kabar penghentian bansos itu, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan kenapa program BST bisa dihentikan.

Menurut Aziz, bansos ini sangat diharapkan masyarakat karena bisa menolong mereka yang saat ini perekonomiannya semakin sulit akibat terdampak pandemi Covid-19.

Baca Juga: Cegah Tindak Pidana Terorisme Sejak Dini, Ide Anggota Dewan: Harus Ada Kerjasama antar-Institusi Negara

Baca Juga: Tak Gegabah Soal Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka, Pemkot Bandung Siapkan Uji Coba

Jika kondisi semakin darurat dan perekonomian masyarakat belum berangsur pulih, maka Azis mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali perpanjangan pemberian bansos.

"Kami menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BST yang berjalan di tahun 2020 dan 2021, untuk melihat sejauh mana efektivitas bantuan tersebut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mengupayakan bantuan dalam bentuk lain jika BST dihapuskan," katanya.

Terlebih Azis mengatakan program BST ini diluncurkan Presiden Joko Widodo sejak 4 Januari 2021.

Bantuan tersebut mencakup tiga jenis program, di antaranya program sembako/bantuan pangan nontunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM.

Baca Juga: Tak Mau Situasi Mengeruh di Tengah Isu Teroris, Johnny G Plate Singgung UU ITE pada Oknum Penyebar Foto Teror

Kemudian Program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta KPM dan bantuan sosial tunai (BST) bagi 10 juta KPM.

Tak hanya menanggapi soal penghentian penyaluran bansos, Azis juga meminta Kementerian terkait untuk mengevaluasi kembali data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Kemensos bisa mendorong Pemda dalam evaluasi DTKS. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran data. Terlebih Pemda sebagai pihak yang mengetahui persis mana yang dicoret dan tidak," ujar Azis.***