Network
PR BANDUNGRAYA - Djoko Tjandra ditangkap tim Badan Reserse Kriminan Polri, Kamis 30 Juli 2020 di Malaysia. Djoko Tjandra ditangkap sebagai satu dari sejumlah nama yang terlibat dalam kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesua (MAKI) menilai Djoko Tjandra sebagai paket sempurna sebab ia bisa melarikan diri keluar masuk Indonesia dengan KTP dan pasport buatan sendiri.
"Kekuatan uangnya bisa melakukan segala hal sampai istilah saya itu kan paket sempurna masuk ke Indonesia keluar dari Indonesia tanpa diketahui, bisa bikin KTP bisa bikin paspor dapat surat jalan dari oknum kepolisian dapat juga beberapa hal yang lain-lain ada oknum jaksa yang ketemu Djoko Tjandra," kata Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sebagaimana dilaporkan RRI Jumat, 30 Juli 2020.
Baca Juga: Kisah Pilu PNS India Ashok Khemka, Mutasi Kerja 56 Kali Karena Ungkap Skandal Korupsi Politisi
Polri telah menetapkan Brigjen Polisi Prasetyo Utomo ditetapkan sebagai tersangka. MAKI sendiri menduga ada dugaan gratifikasi dan suap dengan ditetapkannya Eks Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri itu.
Bulan hanya terlibat Polisi, Kejaksaan Agung nampaknya harus mendalami motif dibalik pertemuan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Djoko Tjandra.
"Jika ada aliran dana dari Djoko Tjandra terhadap yang bersangkutan, maka sudah selayaknya Kejaksaan berkoordinasi dengan KPK untuk dapat memproses hukum atas sangkaan tindak pidana suap dan obstruction of justice," kata Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana.
Baca Juga: Resep Sate Sapi Tambulinas Khas Sulawesi
Tak hanya itu, ICW juga mendesak agar korps adhyaksa segera memberhentikan yang bersangkutan sebagai Jaksa di Kejaksaan Agung.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pinangki Sirna Malasari, dinyatakan melanggar disiplin karena pergi ke luar negeri tanpa izin.
Pinangki diperiksa setelah fotonya bersama seseorang yang diduga Djoko Tjandra serta pengacaranya, Anita Kolopaking, beredar di media sosial. Pertemuan itu diduga terjadi di Malaysia.
Baca Juga: Tampil Satu Acara dengan BTS, Penampilan Project Pop dan Raisa Dipuji ARMY Internasional
"(Pinangki) terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, yaitu telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapat izin tertulis dari pimpinan sebanyak sembilan kali dalam tahun 2019," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu 29 Juli 2020.
Dari sembilan kali perjalanan tanpa izinnya tersebut, Pinangki diketahui pergi ke Singapura dan Malaysia. Dalam salah satu perjalanan itu, Pinangki diduga bertemu Djoko Tjandra.
"Diduga (yang ditemui) itu adalah terpidana. Tapi karena kami tidak bisa meminta keterangan yang bersangkutan, dari keterangan Anita Kolopaking, diduga adalah terpidana itu. Ini masih dugaan," ucap dia.
Baca Juga: Babe Cabiita Cosplay jadi Korban Pelecehan Seksual Fetish Kain Jarik, Awkarin: Bercandanya Gak Lucu
Selain itu, ICW juga meminta Kejaksaan Agung harus mengevaluasi kinerja dari Tim Eksekutor pencarian buronan Djoko Tjandra. Sebab, tim tersebut pada kenyataannya gagal meringkus terpidana kasus korupsi tersebut.
Lebih lanjut, Kurnia meminta KPK segera berkoordinasi, baik dengan Kepolisian atau Kejaksaan, untuk dapat menangani dugaan tindak pidana suap yang dilakukan Djoko Tjandra atau pun advokatnya serta dugaan obstruction of justice.***
