Network
BANDUNGRAYA.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima naskah Rancangan Undang-Undang Daerah Kekhususan Jakarta (DKJ) yang mengatur penunjukan langsung presiden terhadap gubernur-wakil gubernur.
Tito menyatakan bahwa pihaknya akan mempertanyakan alasan di balik rencana penunjukan langsung oleh presiden saat pembahasan dimulai.
"Kita belum menerima surat dari DPR beserta draf RUU-nya. Jika suatu saat kita menerimanya, pemerintah, yang diwakili oleh Presiden, akan mengirim surat resmi untuk menunjuk salah satu di antaranya, termasuk saya sebagai Mendagri, karena hal ini berkaitan dengan Daerah Khusus Jakarta," terang Tito.
Baca Juga: Amalan Doa dan Dzikir Hari Jumat ala Ustadz Adi Hidayat: Rahasia Hajat Terkabul
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa pemerintah memiliki sikap yang jelas terkait dengan draf RUU tersebut dan menyatakan ketidaksetujuannya.
Menurutnya, pemerintah masih mendukung pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ melalui mekanisme pilkada.
Baca Juga: Doa-doa dan Tahlil NU Lengkap: Tahlilan Malam Jumat untuk Mendekatkan Diri kepada Allah SWT
Hal ini disampaikannya dengan alasan bahwa sistem tersebut telah terbukti berjalan baik selama ini dan mencerminkan prinsip demokrasi yang dihormati pemerintah.
"Posisi pemerintah sangat tegas. Kami memiliki konsep tersendiri mengenai DKJ. Oleh karena itu, tidak perlu membicarakan perubahan mekanisme rekrutmen kepala daerah, baik gubernur maupun wakil gubernur. Kami konsisten dengan pendekatan pilkada sebagai mekanisme yang sudah teruji dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang kita junjung," tegasnya.***
