Network
PR BANDUNGRAYA - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang akan digelar beberapa bulan ke depan menjadi polemik di tengah meluasnya pandemi Covid-19.
Desakan kepada pemerintah untuk penundaan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ini terus menguat dari berbagai pihak.
Pilkada 2020 sendiri akan diikuti 270 daerah yang terdiri dari pemilihan untuk tingkat provinsi sebanyak sembilan wilayah, 224 pemilihan tingkat kabupaten, dan 37 kota.
Meski di tengah pandemi, namun tahapan awal pilkada telah dilaksanakan, proses selanjutnya yakni tahap penetapan pasangan calon.
Baca Juga: Andy Noya Harapkan Jurnalis Tidak Hanya Sebatas Penyampai Informasi Tapi Jadi Penggerak Kebaikan
Terkait desakan untuk menunda Pilkada 2020, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas kemungkinan peninjauan kembali pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2020 dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan instansi terkait.
Lebih lanjut, PP Muhammadiyah juga mengimbau KPU meninjau kembali jadwal pelaksanaan maupun aturan kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang kemungkinan dapat melibatkan kerumunan orang.
"Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19," ujar Ketua Umum pimpinan pusat Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nasir.
Menurutnya, selama lebih dari satu semester, pandemi Covid-19 menimbulkan masalah kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, mental-spiritual, politik, dan sebagainya.
Baca Juga: Viral di Twitter Dugaan Pelecahan Seksual di Bandara Soetta, Polisi akan Periksa Korban di Bali
PP Muhammadiyah juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan bila perlu mengambil alih dan memimpin langsung penanganan Covid-19.
Menurutnya, peninjauan tersebut agar penanganan Covid-19 lebih efektif, terarah dan maksimal sehingga tidak terjadi klaster baru penyebaran virus corona pada Pilkada.
"Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala kinerja dan sinergi antarkementerian yang lemah," tutur Dr Haedar Nasir dikutip Pikiranrakyat-bandungraya.com dari Antara.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya presiden.
"Penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah Konstitusi agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," katanya.
Baca Juga: Bocoran Fitur Baru WhatsApp, Satu Akun Bisa Dipakai 4 Perangkat Sekaligus
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bekerja keras menangani pandemi Covid-19, meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Perkembangan jumlah kasus virus corona yang terus meningkat membuat Pimpinan Pusat Muhammadiyah sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan tersebut.***
