Network
Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi dan tidak boleh abai terhadap kewajibannya.
"Kami ingin memastikan review terhadap omnibus law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Insyaallah, kami lakukan, dan kita bekerja bersama-sama untuk memastikan itu terjadi," kata Anies.
Anies menegaskan bahwa persoalan UU Ciptaker tidak hanya berkaitan dengan perburuhan, melainkan juga melibatkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang memiliki banyak kewenangan. Menurutnya, hal ini dapat menyulitkan pengusaha.
"Ketika revisi benar-benar tuntas, kita ingin memastikan tidak ada masalah yang ditinggalkan. Jangan sampai mengejar deadline tapi keteteran di pelaksanaan," tambahnya.***
