Network
BANDUNGRAYA.ID - Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, menyebut bahwa buruh menuntut adanya revisi UU Cipta Kerja karena dianggap merugikan mereka. Pernyataan ini disampaikannya dalam debat kelima yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta pada Minggu, 4 Februari 2024.
Namun, apakah klaim tersebut benar?
Menurut Klara Esti, Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), klaim Ganjar Pranowo tersebut dapat dikonfirmasi sebagai fakta.
Baca Juga: CEK FAKTA: Anies Baswedan Gagal Nyalon Sebagai Capres Gegara Tak Lolos Tes Kesehatan?
Serikat Pekerja telah mengajukan uji formil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi, dan sejak disahkannya pada tahun 2020, UU Cipta Kerja mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk serikat pekerja, akademisi, pegiat HAM, hingga mahasiswa.
Faktanya, sebagian besar pekerja dan buruh memang menuntut revisi UU Cipta Kerja karena di dalamnya terdapat beragam pengurangan hak-hak ketenagakerjaan.
Salah satu contohnya adalah penghapusan batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang membuat pekerja sulit untuk mendapatkan status pekerja tetap.
Nabiyla Risfa Izzati, Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, juga mengonfirmasi bahwa sebagian besar pekerja atau buruh menuntut revisi UU Cipta Kerja. Ini disebabkan oleh isi klaster ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja, terutama dalam hal pengurangan hak-hak mereka.
Dengan adanya klaim dan konfirmasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernyataan Ganjar Pranowo tentang tuntutan revisi UU Cipta Kerja oleh buruh dapat dipertimbangkan sebagai fakta yang benar.
KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024, dan debat kelima ini menjadi penutup dari serangkaian debat sebelumnya.
