Network
PR BANDUNGRAYA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan kembali melanjutkan sejumlah Bantuan Sosial (Bansos) di tahun 2021.
Salah satunya di antaranya, yakni Bantuan Sosial Tunai (BST) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Bansos berupa BST BLT sebesar Rp300 ribu ini akan segera disalurkan kepada 10 juta penerima KPM yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Jumlah Kasus Positif Covid Meningkat di Kota Bandung, Ini 10 Daftar Kecamatan Tertinggi
Lebih lanjut, Bansos berupa BST BLT ini akan disalurkan kepada penerima KPM melalui PT Pos Indonesia selama empat bulan, yakni pada Januari, Februari, Maret, dan April 2021.
Adapun jadwal pencairannya, Kemensos melalui Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan bahwa BST BLT akan mulai disalurkan pada 4 Januari 2021 mendatang.
Akan tetapi, Mensos Risma mengatakan bahwa Kemensos akan melakukan perbaikan data penerima sebelum benar-benar menyalurkan beberapa Bansos, termasuk BST BLT.
Baca Juga: Bukan Warga Malaysia, Pelaku Parodi Lagu Indonesia Raya Ternyata WNI? Ini Faktanya
Perbaikan terhadap data penerima Bansos yang meliputi BST BLT sebesar Rp300 ribu ini merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dilansir dari siaran pers virtual Sekretariat Presiden, Kemensos telah melakukan finalisasi data penerima Bansos, termasuk BST BLT, melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Kemensos harus menyetorkan data penerima Bansos kepada pemerintah pusat pada Jumat kemarin, 1 Januari 2021.
Baca Juga: Nama Sudah Terdaftar Secara Otomatis, Segera Cek Penerima Vaksin Covid-19 di PeduliLindungi.id
Oleh karena itu, untuk memastikan status penerima Bansos berupa BST BLT Rp300 ribu tersebut, penerima dapat segera melakukan pengecekan secara online.
Cek daftar status penerima Bansos BST BLT sebesar Rp300 ribu dapat dilakukan melalui laman resmi Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS), https://dtks.kemensos.go.id/.
Pengecekan status penerima Bansos BST BLT sebesar Rp300 ribu dapat dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).***
