Network
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, menjelaskan bahwa mematuhi aturan ini tidak berarti melarang bisnis di Indonesia. Hal ini hanya berarti bahwa platform media sosial dan e-commerce akan dipisahkan.
Ini berarti pengguna TikTok hanya akan dapat menggunakan promosi dan iklan produk secara terpisah di situs web atau aplikasi TikTok Shop yang khusus untuk e-commerce.
Dengan pendekatan baru ini, pengguna TikTok tidak perlu khawatir tentang penutupan TikTok Shop, karena penutupan tersebut bersifat sementara.
Hal ini dilakukan agar TikTok bisa berkompetisi dengan platform e-commerce lainnya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya.
Pengguna TikTok tidak lagi dapat melakukan transaksi jual-beli melalui aplikasi TikTok yang sebelumnya dikelola oleh Perusahaan teknologi Byte Dance.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 juga telah direvisi bulan lalu, yang mengizinkan pengguna untuk mempromosikan barang dan jasa, namun tidak dapat melakukan transaksi langsung melalui platform media e-commerce.
Untuk TikTok tetap dapat beroperasi, mereka harus mendapatkan Surat Izin Usaha dari pihak Perusahaan Media Sistem Elektronik (SIUP3A Bidang PMSE) dari Kementerian Perdagangan.
Proses ini memberikan mereka waktu satu minggu untuk mematuhi persyaratan yang berlaku.
TikTok akan diizinkan untuk berjualan lagi jika mereka mengajukan izin kepada otoritas setempat dan mematuhi ketentuan hukum Indonesia. Ini memungkinkan pelaku UMKM dan peran-peran seperti afiliasi dan live host untuk tetap berkembang dan mendapatkan penghasilan yang cukup.***
