Ditjen PAS Sebut Wawancara Deddy Corbuzier dengan Tahanan Siti Fadilah Dilakukan secara Ilegal

- 26 Mei 2020, 14:29 WIB
TANGKAPAN Layar YouTube Deddy Corbuzier saat mewawancarai Siti Fadilah Supari.*

PIKIRAN RAKYAT - Mantan pesulap Deddy Corbuzier yang kini telah merambah ke dunia podcast di YouTube tak henti menjadi perbincangan hangat.

Pasalnya, bukan sekali dua kali Deddy Corbuzier melakukan wawancara dengan sejumlah pejabat negara seperti Juru Bicara Pemerintah untuk Virus Corona, Achmad Yurianto yang sempat menguak bisnis dibalik Rumah Sakit saat pandemi.

Dalam podcast-nya, Deddy Corbuzier juga sempat membahas teori konspirasi COVID-19 bersama penyanyi Young Lex.

Baca Juga: Guru Pesantren di Soreang Perkosa Santrinya Selama 4 Tahun, Korban Alami Trauma

Terbaru, podcast Deddy Corbuzier kembali menarik perhatian publik lantaran ia melakukan sesi wawancara dengan seorang narapidana secara ilegal.

Pada Rabu, 20 Mei 2020, Menteri Kesehatan RI periode 2004-2009, Siti Fadilah Supari melakukan wawancara dengan Deddy Corbuzier di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, yang kemudian ditayangkan di kanal YouTube Deddy Corbuzier.

Wawancara Siti Fadilah dengan Deddy Corbuzier menjadi trending topic diberbagai media sosial, bahkan atas wawancara tersebut muncul kampanye bebaskan Siti Fadilah di Twitter karena yang bersangkutan sempat mengaku tak bersalah atas kasus korupsinya di YouTube Deddy Corbuzier.

Baca Juga: Gencar Pelonggaran Lockdown di Sejumlah Negara, Kurs Rupiah Diprediksi Menguat

Belakangan diketahui bahwa wawancara Deddy Corbuzier dengan tahanan tersebut ternyata dilakukan secara diam-diam tanpa adanya izin dari Direkrorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas).

"Kegiatan liputan dan wawancara Siti Fadilah dan Deddy Corbuzer tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan," ujar Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika Aprianti dalam keterangan pers di Jakarta pada Selasa 26 Mei 2020 seperti dikutip Pikiranrakyat-bandungraya.com dari Antara.

"Persyaratan tercantum pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Ditjenpas, Kantor Wilayah Kemenkumham dan UPT Pemasyarakatan, Pas No. M..HH-01.IN.04.03, 5 Oktober Tahun 2011," tuturnya.

Halaman:

Editor: Fitri Nursaniyah

Sumber: Antara


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

Pikiran Rakyat Media Network

X