Network
PR BANDUNGRAYA - TikTok saat ini menuntut pemerintah Amerika Serikat (AS) karena memaksa menjual aplikasi tersebut pada AS, dan mengklaim tidak akan pernah membagikan data dengan Beijing.
Presiden Trump mengatakan dia tidak akan memperpanjang batas waktu penjualan yang berakhir 20 September 2020 untuk perusahaan induk TikTok, ByteDance, agar menjual aplikasi berbagi video yang sedang populer itu pada Amerika.
Penjualan tersebut telah dipaksa oleh perintah eksekutif yang melarang perusahaan AS terlibat dalam transaksi apa pun dengan ByteDance.
"Kita akan lihat apa yang terjadi, apakah akan ditutup atau mereka akan menjualnya," ujar Presiden AS, Donald Trump sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-bandungraya.com dari Sky News.
Baca Juga: 1.5 Juta Orang Afrika Terkena Dampak Curah Hujan Tinggi di Tengah Pandemi Covid-19 dan Konflik
Kalimat perintah eksekutif tidak menjelaskan dengan jelas larangan seperti apa yang akan diterapkan pada TikTok jika tetap dalam kepemilikan Tiongkok, tetapi bisa jadi Google dan Apple yang berbasis di AS akan dilarang meng-hosting aplikasi di toko mereka.
Tuduhan terhadap aplikasi TikTok, siapa saja yang mengakses aplikasi tersebut maka secara otomatis akan menangkap data informasi dari penggunanya, termasuk internet dan informasi aktivitas jaringan lainnya seperti data lokasi dan riwayat penelusuran dan pencarian.
Pengumpulan data semacam itu adalah standar untuk sebagian besar aplikasi media sosial, tetapi perintah eksekutif memperingatkan pengumpulan data ini mengancam informasi pribadi dan kepemilikan orang Amerika.
Terlepas dari perintah eksekutif yang mengklaim bahwa AS memiliki bukti yang dapat dipercaya bahwa TikTok digunakan untuk merusak keamanan AS, perusahaan tersebut membantah membagikan data penggunanya dengan negara Tiongkok.
Baca Juga: Berikut 30 Besar Boy Group K-Pop Paling Populer September 2020, BTS Duduki Peringkat Pertama
