Network
PR BANDUNGRAYA - Setelah enam bulan Indonesia dilanda pandemi virus corona, hampir 5.000 pasangan suami istri (pasutri) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat memutuskan untuk bercerai.
"Saya mendapatkan informasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi sejak Maret hingga Juli hampir 5 ribu pasutri memilih untuk bercerai, padahal jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 kasus perceraian hanya 1.200 hingga 1.500 kasus saja," kata Bupati Sukabumi Marwan Hamami dikutip Pikiranrakyat-bandungraya.com dari ANTARA pada Rabu, 2 September 2020.
Menurut Marwan Hamami tingginya angka perceraian di masa pandemi Covid-19 dikarenakan faktor ekonomi.
Baca Juga: Situasi Sekarang Rentan Dipolitisasi, Ketua MPR Ajak Masyarakat untuk Bersatu
Sejak awal virus corona pada bulan Maret 2020, sejumlah kegiatan usaha dan perusahaan mengalami krisis ekonomi.
Dampaknya beberapa karyawannya terpaksa harus dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain itu perusahaan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pun ikut terdampak, imbasnya pemasukan untuk rumah tangga menjadi carut marut.
Penghasilan yang sangat terbatas mengakibatkan beberapa pasutri mudah bertengkar dan jika tidak mampu bertahan untuk membiayai kehidupannya.
Karena kondisi tersebut, banyak di antaranya memutuskan untuk bercerai.
Namun, dari banyaknya kasus perceraian, ada juga yang bercerai karena sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga karena sudah tidak cocok.
Baca Juga: Jelang Pilkada Serentak 2020, PDIP Usung Pasangan Baru di Pilwalkot Surabaya
Meskipun pilihan bercerai merupakan hak, tetapi pasutri harus ingat janji saat akad nikah.
"Pandemi Covid-19 merusak hampir ke seluruh tatanan hidup manusia, tidak hanya di sektor kesehatan tapi ekonomi. Bahkan, tidak hanya di Kabupaten Sukabumi saja angka kasus perceraian meningkat," kata Marwan.
Marwan pun mengatakan di Adaptasi Kebiasaan Baru ini Pemerintah Kabupaten Sukabumi mempunyai banyak program untuk memulihkan perekonomian masyarakat seperti dibukanya kembali destinasi pariwisata.
Waktu operasi aktivitas perdagangan kembali normal, pelatihan, hingga bantuan dalam bentuk peningkatan perekonomian keluarga.
Baca Juga: Fakta Terbaru Pesta Gay di Kuningan, Sudah Menggelar 6 Kali dan Satu Tersangka Mengidap HIV
Tentunya dalam pemulihan ini, pemerintah mengajak seluruh pihak, baik masyarakat dan badan usaha lainnya untuk ikut serta memberikan bantuan pemulihan ekonomi masyarakat.
Marwan menyampaikan bahwa di masa normal baru ini masyarakat jangan lalai, karena Covid-19 masih ada dan harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan jangan sampai kasus penyebaran virus yang bisa menyebabkan kematian ini terus bertambah setiap harinya.***
