Network
Sebagai informasi, batas waktu pemerintah daerah akan membahas usulan UMK kepada gubernur yakni 31 November 2020 mendatang.
Dilansir dari laman Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil pernah menerima perwakilan dari serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasi perihal tuntutan kenaikan UMP tersebut.
Roy Jinto, selaku Ketua SPSI Jawa Barat sekaligus perwakilan buruh, memaparkan kepada Ridwan Kamil bahwa penetapan UMP Jawa Barat merupakan hal yang keliru.
Baca Juga: Hacker Terbaik Dunia Direkrut oleh Twitter, Rekam Jejak Sang Peretas Tak Main-Main
Pasalnya, menurut Roy Jinto, penetapan UMP Jawa Barat hanya berdasarkan pada laju pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19, bukan berdasarkan year on year.
Pertumbuhan year on year yang dimaksud merujuk pada kuartal tiga dan empat pada tahun 2019 yang dilaporkan mengalami kenaikan.
"Salah perhitungan kalau penetapan UMP itu hanya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi di masa pandemi saja. Seharusnya harus tetap dilihat year on year atau YoY atau pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan 4 tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan baik," ujarnya.
Baca Juga: Rilis Album RESONANCE Pt.2, NCT Beri Bocoran Bagian Kedua Lagu ‘Raise The Roof’ dan ‘My Everything’
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ridwan Kamil berjanji akan membahas semua usulan dari para buruh,
"Tadi sudah Saya jelaskan semua alasan penetapan UMP, itu realitanya. Namun bagaimanapun aspirasi saudara-saudara temen-temen buruh akan kami bahas dalam minggu-minggu ini menjelang penetapan UMK," ujar Ridwan Kamil.***
