Network
PR BANDUNGRAYA – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang rencananya akan diselenggarakan secara serentak pada 9 Desember 2020, para penyelenggara kini sudah melakukan segala upaya teknis agar pesta demokrasi ini tidak ditunda kembali.
Tidak hanya itu, penguatan integritas pun dilakukan agar indikasi-indikasi pelanggaran dapat diatasi dan dihindari salah satunya dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek).
Sebagai otokritik internal Komisi Pemilihan Umum (KPU), bimtek ini dihadirkan agar para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bandung tidak melanggar kode etik KPU yang sudah ditetapkan.
Baca Juga: Ini 7 Peran Aktor Muda dalam Drama BTS Youth yang Menceritakan Perjalanan Hidup Member BTS
Terkait penyelenggaraan Pemilu, pernah terjadi penangkapan Komisioner KPU oleh KPK atas kasus suap soal mekanisme pergantian antar waktu, yang menjerat salah satu politisi dari partai PDI Perjuangan.
Seperti yang dikutip Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung pada Senin, 19 Oktober 2020, bimtek ini diselenggarakan sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU.
Bimtek ini pun dihadiri oleh anggota KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Hukum dan Pengawasan, Reza Alwan Sovnidar, dan anggota Bawaslu Kabupaten Bandung, Komarudin.
“Sebagai Penyelenggara pemilihan, kita harus paham kode etik, batasan-batasan dalam menyelenggarakan pemilihan ini merupakan bagian dari integritas kita” tutur Agus Baroya selaku ketua KPU Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Jelang Libur Panjang di Akhir Oktober 2020, Jokowi: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19
Menukil pengertian kode etik dari laman KBBI kode merupakan tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu (untuk menjamin kerahasiaan berita, pemerintah, dan sebagainya). Selain itu, kode juga merupakan kumpulan peraturan yang bersistem.
