PR BANDUNGRAYA - Di tengah ramainya isu Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan kasus korupsi bansos Covid-19, kini isu reshuffle kabinet Indonesia Maju kian mencuat.
Munculnya isu reshuffle kabinet tersebut muncul usai jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial ditinggalkan oleh Edhy Prabowo dan Juliari Peter Batubara.
Keduanya dicopot dari jabatan lantaran terjerat kasus korupsi dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga: Langkah 'Catur' Menko Airlangga Pulihkan Ekonomi 2021, dari Vaksinasi hingga UU Cipta Kerja
Untuk mengisi posisi kosong tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan segera melakukan reshuffle.
Isu reshuffle kabinet ini juga muncul sebelum adanya kasus korupsi yang menjerat nama kedua menteri.
Terkait reshuffle kabinet, Presiden Jokowi dikabarkan telah semakin intens berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk membicarakan hal tersebut.
Terkait munculnya isu reshuffle, ada yang menilai itu adalah hak preogratif Presiden dan enggan berkomentar banyak, ada pula yang membenarkan isu tersebut.
Baca Juga: Menuju Babak Showcase, 3 Peserta Indonesian Idol Ini Justru Mengundurkan Diri, Kenapa?
Seperti yang diberitakan sebelumnya Pikiran-Rakyat.com dalam artikel yang berjudul "Isu Reshuffle Jokowi Berembus di Parlemen, Fraksi PKB Beri Bocoran Berapa Posisi yang Diganti", salah satu yang enggan berkomentar adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman.
Anggota Komisi III itu menilai perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Pihaknya tak ingin berspekulasi soal sosok yang diganti atau mengganti nanti.
"Gerindra sendiri tidak mau spekulasi ya dan tidak mau intervensi soal-soal tersebut," kata Habiburokhman di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 21 Desember 2020.
Menurut dia, pihaknya belum mendapatkan informasi perihal waktu dan sosok yang akan di-reshuffle oleh Jokowi.
Baca Juga: Pembelaan Arief Poyuono untuk Gibran: Rekomendasi dari Anak Presiden Sah, Dapat Komisi Bukan Korupsi
Kendati demikian, ia memastikan tak ada jatah menjatah bagi parpol yang ada di barisan pemerintah.
Ini ia jawab menanggapi pandangan yang menilai kalau posisi menteri kelautan dan perikanan merupakan jatah untuk Gerindra.
"Tidak ada lah, tidak ada jatah menjatah," ujar Habiburokhman.
Terpisah, Ketua DPP PKB Faisol Riza mendengar kabar akan ada sekitar enam posisi yang kena reshuffle.
Namun Riza tak dapat memastikan, bisa jadi jumlahnya lebih banyak dari yang dikabarkan.
Menurut Riza, Presiden Jokowi akan menambah kalangan anak muda di kabinetnya. Selain itu, ia mengatakan akan ada penambahan kursi wakil menteri atau wamen.
Baca Juga: Polisi Dalami Penemuan Ribuan Paket Bansos yang Terbengkalai Selama 3 Bulan di Gudang Pulogadung
"Akan masuk orang-orang muda yang menambah dinamisnya kabinet. Plus lainnya beberapa wamen juga akan ada tambahan," kata Riza.
Ketua Komisi VI DPR RI itu menyebut posisi Mensos dan Menteri KP yang saat ini masih kosong akan segera terisi.
Lebih lanjut Riza mengatakan ada dua kursi menteri terkait percepatan vaksinasi dan pemulihan ekonomi yang berpotensi diganti oleh Presiden Jokowi.
Namun, Riza enggan berkomentar lebih jauh mengenai kursi menteri mana saja yang akan terkena reshuffle. Ia meminta masyarakat menunggu keputusan Jokowi.
Baca Juga: Ini Jawaban PT Sritex Terkait Isu Gibran yang Diduda Terseret dalam Kasus Korupsi Bansos Covid-19
"Tapi beberapa yang bisa digarisbawahi selain dua posisi yang kosong, saya kira akan ada dua posisi yang akan diganti juga terkait percepatan vaksinasi dan percepatan pemulihan ekonomi," katanya.***(Muhammad Irfan/Pikiran Rakyat)