PR BANDUNGRAYA - Secara tegas, bantuan sosial (bansos) berbentuk sembako dihapuskan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Presiden Joko Widodo memutuskan, mengubah bentuk bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek.
"Yang dulu diberikan dalam bentuk sembako, terutama untuk Jabodetabek sudah kita putuskan sekarang tunai. Lewat pos atau lewat bank," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 29 Desember 2020.
Baca Juga: 10 Kecamatan di Kota Bandung Kasus Covid-19 Tertinggi, Andir Memimpin dengan 60 Pasien
Jokowi mengungkap hal tersebut dalam rapat terbatas dengan topik "Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021" yang diikuti sejumlah menteri anggota kabinet Indonesia Maju.
Bansos tunai itu rencananya akan dikucurkan pada Januari 2021.
"Jadi jangan sampai mundur bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi," katanya.
Baca Juga: SMRC Publis Rilis Terbaru, Prabowo Banyak Ditinggal Kader Gerinda, Ganjar Pranowo Beri Kejutan
"Menyangkut daya beli masyarkaat konsumsi rumah tangga yang kita ingin bisa menggerakkan 'demand' atau permintaan," kata dia.
Ia juga meminta agar data penerima bantuan harus benar-benar jelas sehingga tepat sasaran serta melibatkan daerah dalam memperbaiki data.
"Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke rekening penerima manfaat. Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan 'banking system' saya kira itu yang kita inginkan," kata dia.
Baca Juga: Mahfud MD Tegas, Selesaikan Masalah Hukum Markaz Syariah FPI, Langkah Ini Baru Bisa Dilakukan
Ia pun menjelaskan pada APBN 2021, anggaran sebesar Rp110 triliun telah disiapkan pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial.
Dari sejumlah anggaran itu, dia memerinci, sebanyak Rp45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp200.000 per bulan.
Kemudian untuk Program Keluarga Harapan, pemerintah menyiapkan Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama empat triwulan.
Selanjutnya, untuk bansos tunai pemerintah menyiapkan Rp12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp300.000 selama empat bulan.
Selanjutnya Program Kartu Prakerja Rp10 triliun, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp14,4 triliun serta ditambah dengan diskon listrik selama enam bulan ini Rp3,78 triliun.***