PR BANDUNGRAYA - Dalam upaya pemerintah untuk membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19, pemerintah telah menggulirkan berbagai program bantuan sosial (bansos).
Program bansos tersebut terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Program tersebut sudah dimulai serentak pada 4 Januari 2021 lalu. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp110 triliun bagi seluruh penerima di 34 provinsi.
Baca Juga: Kondisi Terkini Gunung Merapi, 36 Kali Guguran Lava hingga Awan Panas Mengarah Barat Daya
Program bansos yang digulirkan pemerintah ini banyak menuai pro dan kontra. Apalagi semenjak mantan Menteri Sosial, Julian Batubara terjerat kasus penyuapan bansos Jabodetabek 2020.
Selain itu, pengelolaan bansos yang tidak tepat sasaran juga menjadi hal yang disoroti oleh para pengamat. Dalam hal ini tak terkecuali Menteri Sosial yang baru, Tri Rismaharini.
Kali ini cuitan datang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli.
Baca Juga: Lady Gaga Bawakan Lagu Kebangsaan Amerika Serikat di Pelantikan Presiden Biden-Harris
Rizal Ramli dalam cuitannya tersebut menyindir pemerintah dalam pengelolaan program bansos.
Dalam cuitannya tersebut, dia memberikan contoh bagaimana jajaran kerajaan Belanda bertanggung jawab akan program bansos yang tidak tepat sasaran.
"Kejadiannya di Belanda. Sadar diri telah gagal mengurus Subsidi (baca: Bantuan Sosial), Perdana Menteri dan Seluruh Kabinet mengajukan pengunduran diri," tulisnya dikutip PRBandungRaya.com dari Twitter @RamliRizal pada Sabtu 17 Januari 2021.
Baca Juga: Kota Manado Diterjang Banjir Serta Longsor: Berikut Daftar 9 Kecamatan yang Ikut Terdampak
Cuitan yang ditulis 16 Januari 2021 itu mengundang berbagai respon warganet.
Akun @DedieRuji berkomentar, "Waktu jadi menteri RR tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan pantas dipecat waktu itu karena pemimpin melihat contoh di Belanda. Disuruh mundur gak mau lebih baik dipecat," tulisnya.
Sementara itu akun @BozzPanci menulis, "Semua lapisan masyarakt mendapat bantuan dari pemerintah.... jangan kufur nikmat. No debate,"
Ada juga warganet yang setuju dengan pernyataan Rizal Ramli tersebut, salah satunya akun @RetnoQueen1.
"Siapa bilang seluruh lapisan masyarakat dpt bantuan? Ank2 sy ter PHK tak ada sdkitpun dpt bntuan dr pmrintah baik sembako atau bntuan lainnya, krn duit bansosnya dirampok mensos. Yg bantu kasih makan ya emaknya ini dngn jual apa yg ada," tulisnya.
Datangi KPK
Diketahui beberapa waktu lalu Menteri Risma berupaya menggandeng KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam perbaikan data penerima bansos, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dalam hal tersebut KPK menyambut baik Kementerian Sosial dalam upaya perbaikan (DTKS) tersebut.
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa ada 16 juta orang ada di DTKS tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK tapi ada di DTKS yang isinya ada 97 juta individu tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya karena jadi kami sampaikan dari dulu hapus saja 16 juta individu itu," kata Pahala dikutip PRBandungRaya.com dari Antara, Sabtu 17 Januari 2021.
Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah berupaya untuk mendata warga atau masyarakat marjinal, seperti pengemis, pemulung, buruh, petani, dan orang-orang dengan penghasilan pas-pasan agar terdata oleh Dinas Kependudukan setempat.
Data kependudukan tersebut nantinya akan dipergunakan oleh masyarakat agar bisa mengakses berbagai program bansos yang digulirkan pemerintah.***