PR BANDUNGRAYA - Pandemi Covid-19 masih menghantui Indonesia di tahun 2021 ini. Itu artinya, masyarakat akan menyambut puasa Ramadhan dan mudik lebaran di tengah pandemi untuk kedua kalinya.
Di tahun 2020 lalu, Pemerintah membuat aturan larangan mudik lebaran di tengah pandemi Covid-19. Namun, tahun ini aturan berubah.
Kementerian Perhubungan dengan pemerintah menyatakan bahwa tidak akan melarang masyarakat untuk mudik lebaran 2021.
Baca Juga: Jangan Terlewat! PLN Luncurkan Program Keringanan Tambah Daya Listrik, Begini Cara Klaimnya
Walau tidak ada larangan mudik lebaran di tahun 2021 ini, Pemeruntah menekankan pada para pemudik untuk mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku selama pulang kampung.
Kementerian Perhubungan dan Satuan Gugus Tugas Covid-19 akan membuat mekanisme khusus untuk penerapan protokol kesehatan Covid-19 saat mudik lebaran.
"Kami akan lakukan koordinasi dan sinergi bersama Gugus Tugas COVID-19 dengan melakukan pengetatan dan tracing terhadap masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik,” Budi Karya Sumadi.
Menaggapi hal ini, pengamat transportasi Djoko setijowarno memberikan lampu hijau terhadap kebijakan adanya kelonggaran mudik lebaran 2021.
Baca Juga: Perhatian! Pemkot Bandung Sudah Siapkan Skema Pembelajaran Tatap Muka, Begini Rinciannya
“Dilarang malah tidak efektif, tetap saja ada yang melakukan perjalanan dalam jumlah besar. Dan tahun ini juga sudah ada vaksin,” kata Djoko sebagaimana dikutip PRBandungRaya.com dari Antara, Rabu 17 Maret 2021.
Djoko sendiri melihat mobilitas atau pergerakan masyarakat di masa mudik lebaran akan mempengaruhi perekonomian masyarakat sehingga pemerintah akan memulihkan perekonomian nasional dengan memberikan peluang bagi pelaku usaha di masa pandemi Covid-19.
"Sebaiknya juga diperbanyak tes GeNose gratis di berbagai lokasi-lokasi strategis di sepanjang jalur mudik,” ucapnya.
Baca Juga: Jusuf Kalla Anjurkan Masjid Jadi Sarana Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Wilayah RT dan RW
Namun, bagi Ketua Institut Studi Transportasi Ki Darmaningtyas, apa yang dilakukan Pemerintah mempelihatkan bahwa mereka tidak konsisten terkait dengan penanggulangan Covid-19 di Indonesia.
“Kita semua tahu bahwa masalah Covid-19 sampai sekarang belum tuntas dan kita juga tahu kalau kerumunan orang dapat menjadi pemicu penularan. Kalau pemerintah tidak tegas membuat kebijakan mudik sejak awal, selain membuka kemungkinan terjadi peningkatan Covid-19, juga akan membuat masyarakat bingung kalau nanti tiba-tiba kebijakannya berubah, misalnya melarang mudik karena ada peningkatan jumlah kasus positif,” ucap Darmaningtyas.***