PR BANDUNGRAYA - Film Pengkhianatan G30S PKI pada masa Orde Lama selalu rutin diputar setiap tahun. Penayangan akhirnya diberhentikan memasuki masa pemerintahan Orde Baru akibat terjadinya Reformasi besar-besaran pada tahun 1998.
Seakan menjadi budaya lama, setiap memasuki akhir bulan September film tersebut selalu ramai dibahas. Terlebih isu Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengungkapkan alasan dibalik pencopotan jabatannya pada masa Presiden Joko Widodo.
Gatot berpendapat bahwa pencopotan jabatan terhadap dirinya dikarenakan kebijakan perintah kepada jajarannya agar menayangkan kembali film sarat kontroversial tersebut secara serentak di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Lihat Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini untuk Sambut Gajian
Gatot menjabat sebagai panglima TNI per tanggal 8 Juli 2015 atau pada masa periode pertama Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden RI.
Posisinya kemudian digantikan pada 8 Desember 2017 oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, sebelum akhirnya Gatot memutuskan pensiun.
Perihal film Pengkhianatan G30S PKI, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin angkat suara, menurutnya film peringatan 30 September tersebut tidak diharuskan menjadi polemik di tengah masyarakat.
Baca Juga: Ternyata Ini Nominal Pendapatan Agensi K-Pop dari YouTube, FnGuide: BLACKPINK Raup Untung Terbanyak
Ia menambahkan masyarakat harus diberi kebebasan pilihan untuk mau menonton atau tidaknya film tersebut.
"Kalau nanti film Pengkhianatan G30S PKI itu diputar di Televisi ya terserah masyarakat mau nonton atau tidak, jangan dipermasalahkan. Ini kan negara demokrasi," ucapnya sebagaimana dilansir Pikiranrakyat-bandungraya.com dari RRI, Minggu 27 September 2020.
Menurutnya film itu tidak seharusnya dikhawatirkan sebab sudah ada dua lembaga yang mengawasi penayangan di Indonesia, yakni Lembaga Sensor Film (LSF) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Baca Juga: LINK LIVE STREAMING Lakers Vs Nuggets di Vidio, Pertandingan NBA Play-off Final Wilayah Barat
"Soal materi film, lembaga sensor film yang memiliki wewenang apakah layak tayang atau tidak. Biarlah mereka yang menilai, kita percayakan pada mereka karena itu lembaga yang sah dan dilindungi Undang-undang," katanya menambahkan.
Dilansir dari IMDb, film Pengkhianatan G30S PKI yang ditulis sekaligus direktur Arifin C. Noer mendapati rating 5.7, film tersebut memang kurang mendapati apresiasi dari para penontonya sebab memunculkan kontroversial yang menjadi banyak rahasia dibalik kejadian sebenarnya.
Film berdurasi lebih dari 200 menit tersebut menjadi film terlaris di Jakarta pada tahun 1984 dengan menebus 699.282 penonton.***