PR BANDUNGRAYA – Program kartu prakerja merupakan salah satu program semi bantuan sosial (bansos) terkait adanya pandemi Covid-19.
Kendati demikian, dugaan joki dalam program kartu prakerja saat ini beredar luas di masyarakat.
Dilansir Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari Antara, Anggota Komisi XI Fraksi PKS DPR RI, Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait program kartu prakerja.
Baca Juga: Daftar Sinetron yang Dibintangi Renald Ramadhan, Aktor yang Ditangkap Polisi Diduga Terlibat Narkoba
"Kasus adanya joki ini bisa menyebabkan pergeseran peruntukan bantuan bagi korban PHK maupun para pencari kerja," katanya dalam keterangan tertulis, pada Minggu, 18 Oktober 2020.
Lebih lanjut, Mufida memaparkan bahwa dugaan joki dalam kartu prakerja dapat merugikan masyarakat penerima kartu prakerja yang difasilitasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Para joki ini mendapatkan keuntungan di tengah situasi rakyat yang kesusahan. Harus diusut tuntas termasuk jika ada jaringannya," tutur Mufida.
Menurutnya, maksud dan tujuan dari program kartu prakerja sebenarnya baik, karena menolong korban PHK dan para pencari kerja selama pandemi Covid-19 seperti saat ini.
Baca Juga: Fakta Baru Dibalik Aksi Rusuh Tolak UU Ciptaker, KAMI Jabar Alirkan Dana Rp12 Juta untuk Pendemo
Akan tetapi, tata kelola yang buruk dan tidak transparan disinyalir menyebabkan program tersebut bermasalah.
Di sisi lain, program kartu prakerja telah mengakselerasi target inklusi keuangan karena sebanyak 40.9 juta penerima program memiliki dompet elektronik.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan bahwa peningkatan inklusi keuangan tergolong cukup baik.
Hal tersebut didasarkan pada survei evaluasi kedua Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) periode 4-7 Oktober 2020 dengan 160.560 responden.
Baca Juga: Hanafi Rais Dibawa ke RS MH Thamrin Akibat Kecelakaan di Tol Cipali, Polisi Masih Mencari Pelakunya
Sebelum mengikuti program kartu prakerja, 23 persen responden diketahui tidak memiliki rekening bank.
Oleh karena itu, tercatat sebanyak 44 persen dari 23 persen responden saat ini telah memiliki rekening bank.***