Network
PR BANDUNGRAYA - Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perbincangan hangat saat ini disejumlah media nasional.
Pasalnya dalam penangkapan yang dilakukan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta tersebut Edhy Prabowo diamankan bersama beberapa orang lainnya terkait dugaan korupsi benih lobster dan menjadi Menteri pertama yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Ramainya pembicaraan soal penangkapan Menteri KKP, membuat mantan wakil ketua umum Partai Gerindra, Arief Poyuono turut angkat bicara.
Baca Juga: Usai Penangkapan Edhy Prabowo, Jokowi Percaya KPK Bisa Kerja Transparan, Terbuka, dan Profesional
Dikutip Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari Antara, ia mengatakan bahwa penangkapan Menteri KKP tersebut akan sangat berpengaruh terhadap elektabilitas Gerindra jelang pemilihan presiden dalam beberapa tahun mendatang.
"Nah, dengan ditangkapnya Edhy Prabowo maka tamat sudah cita-cita Prabowo Subianto jadi presiden Indonesia. Serta akan berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Gerindra," kata Arief.
Penangkapan OTT tersebut menurut Arief sebuah tamparan keras bagi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto karena anak buahnya tersebut dikenal sangat dekat dengannya.
"Ini pelajaran besar sekaligus tabokan besar bagi Prabowo sebagai bos besarnya Edhy Prabowo, bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat ternyata justru Edhy Prabowo anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri justru menjadi menteri pertama di era jokowi yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK," ujar Arief.
Baca Juga: Usai Penangkapan Edhy Prabowo, Jokowi Percaya KPK Bisa Kerja Transparan, Terbuka, dan Profesional
Ia menambahkan penangkapan Edhy Prabowo membuktikan bahwa KPK tidak tebang pilih dalam mengusut tindak pidana korupsi di tanah air.
"Semua masyarakat harus mendukung KPK terkait penangkapan kader Gerindra terbaik itu," katanya.
Arief menyatakan seharusnya Prabowo sebagai ketua partai mengimbau kepada seluruh kadernya agar bersih dari KKN dengan melarang anggota dan keluarganya memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis.
"Contoh saja izin ekspor lobster banyak yang diberi izin kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga. Tapi Prabowo justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa," ujar Arief.
Baca Juga: Twitter Rilis Emoji Khusus untuk Tingkatkan Kesadaran Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
Ia menambahkan bahwa Prabowo harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya hingga berpotensi besar menghancurkan marwah partai.***
