Network
Diketahui beberapa waktu lalu Menteri Risma berupaya menggandeng KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam perbaikan data penerima bansos, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dalam hal tersebut KPK menyambut baik Kementerian Sosial dalam upaya perbaikan (DTKS) tersebut.
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa ada 16 juta orang ada di DTKS tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK tapi ada di DTKS yang isinya ada 97 juta individu tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya karena jadi kami sampaikan dari dulu hapus saja 16 juta individu itu," kata Pahala dikutip PRBandungRaya.com dari Antara, Sabtu 17 Januari 2021.
Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah berupaya untuk mendata warga atau masyarakat marjinal, seperti pengemis, pemulung, buruh, petani, dan orang-orang dengan penghasilan pas-pasan agar terdata oleh Dinas Kependudukan setempat.
Data kependudukan tersebut nantinya akan dipergunakan oleh masyarakat agar bisa mengakses berbagai program bansos yang digulirkan pemerintah.***
