Network
PR BANDUNGRAYA - Baru-baru ini publik heboh dengan pemberitaan yang tengah viral, dalam sebuah cuplikan video yang menyoroti nama Ribka Tjiptaning, anggota DPR Komisi IX dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Politikus yang akrab disapa Mbak Ning itu membuat dunia Maya heboh karena secara blak-blakan mengatakan tidak percaya adanya Covid-19.
"Kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Misalnya hidup di DKI Jakarta semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending saya bayar, jual mobil, jual mobil sekalian" ujar Mbak Ning, dalam rapat kerja tersebut sebagaimana dilansir PRBandungRaya.com dari Antara, Selasa 19 Januari 2021.
Dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito, dan Direktur PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir di Senayan itu, Mbak Ning dengan tegas menolak untuk divaksin Covid-19 dan memilih untuk membayar denda berapa pun besarnya.
"Saya yang pertama bilang saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa, pelanggaran HAM tidak boleh memaksa begitu," kata politikus yang ada dalam Komisi IX DPR yang sebelumnya justru mengusulkan vaksinasi Covid-19 diberikan kepada pejabat untuk pertama kalinya itu.
Mbak Ning mendasarkan keraguan pada vaksin Covid-19 dengan merujuk pada pengalaman pemberian sejumlah vaksin lainnya.
Dikatan Mbak Ning, adanya vaksin antipolio membuat sejumlah orang lumpuh di Sukabumi dan vaksin kaki gajah di Majalaya yang menyebabkan 12 orang meninggal dunia.
Tidak hanya menolak vaksin, dia juga mengeluarkan pernyataan keras lainnya dengan menyebut komersialisasi atau bisnis tes swab Covid-19 di rumah sakit karena tarif tes swab dipatok dengan harga yang berbeda pada sejumlah rumah sakit, mulai Rp900.000 hingga Rp3,5 juta.
Mbak Ning mengaku khawatir komersialisasi juga berlanjut pada vaksin Covid-19. Namun, tidak hanya menolak vaksinasi, atau menyebut komersialisasi, Mbak Ning juga merembet pada latar belakang Menkes yang sarjana teknik fisika nuklir.
Penolakan vaksinasi oleh Ribka Tjiptaning itu ditanggapi Relawan Penanganan Covid-19 Tirta Mandira Hudhi alias dr. Tirta, yang mempertanyakan perubahan sikap Ribka Tjiptaning karena sejak awal yang mengusulkan pejabat divaksinasi terlebih dahulu.
"Gak perlu sampean divaksin duluan. Saya, duluan. Saya juga gak setuju vaksin diwajibkan. Harusnya wakil rakyat dan nakes yang jadi contoh edukasi. Oke, saya akan mencatat ini bila kelak Ribka meminta vaksin apa pun, bahkan vaksin merah putih," katanya dalam akun Instagramnya, Rabu 13 Januari 2021.
Ia mempertanyakan ke mana Ribka selama 9 bulan terakhir saat pemerintah gencar-gencarnya mencari solusi dalam penanganan Covid-19.
Baca Juga: Kalimantan Selatan Dihantam Banjir, 24.379 Rumah Warga Terendam dan 15 Dilaporkan Meninggal Dunia
"Jika Anda tolak, ke mana selama 9 bulan terakhir? Saat penanganan Covid-19? Muncul pas APD, obat, sama vaksin. Kok, pas bulan Juli gak ikut kritik vaksin, eh, begitu dah keluar EUA, baru komentar?" katanya.
Kemudian dalam unggahan terbarunya di Instagram pribadi dr. Tirta ia menampik semua pernyataan Mba Ning dengan bukti-bukti konkrit terkait apa yang dituduhkan Mba Ning.
Bahwa kejadian lumpuh layu di Sukabumi bukan terjadi karena mereka divaksinasi anti-polio, tetapi karena mereka memang belum diimunisasi.
Baca Juga: Ibunda Denny Cagur Meninggal Dunia, Shanty: Ketemu Papah Jali ya, Mamah Udah Ngga Sakit Lagi ya Mah
Kemudian terkait 12 Orang meninggal karena vaksin kaki gajah di Majalaya, yang meninggal itu hanya lima orang itupun diakibatkan bukan karena vaksin melainkan riwayat penyakit lain yang diderita sebelumnya, dan disebut menjadi penyebab kematian.***
