Network
PR BANDUNGRAYA – Terjadinya konflik internal berupa perebutan kekuasaan di Partai Demokrat berdampak pada sektor ekonomi secara nasional.
Seorang ahli sosio-teknologi dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Profesor Sulfikar Amir konflik mengenai perebutan kekuasaan tersebut dapat mempengaruhi sektor ekonomi.
Hal itu disampaikan Prof Sulfikar Amir dalam rilis kegiatan Proklamasi Democracy Forum (PDF) yang diterima di Jakarta pada Selasa, 9 Maret 2021.
Baca Juga: Dituduh Plagiat MV Lay EXO 'Lit' hingga Disorot Media Asing, Young Lex: Ada Apa Rame Banget?
Berkaca dari konflik Partai Demokrat yang mencuat tersebut, Prof Sulfikar Amir juga mengatakan kualitas demokrasi suatu negara sangat bergantung pada kualitas partai-partai politik.
Pasalnya, partai politik, seperti Partai Demokrat, merupakan aktor utama berdemokrasi, dan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial akan bergantung pada kualitas demokrasi.
“(Kemudian) pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial tergantung pada kualitas demokrasi, dan karenanya pada kualitas partai politik,” tutur Prof Sulfikar Amir dikutip PRBandungRaya.com dari Antara.
Baca Juga: Pasca Hengkangnya Ji Soo, Begini Kelanjutan Drakor River Where The Moon Rises
Upaya perebutan kekuasaan di Partai Demokrat ini membuat Prof Sulfikar Amir merasa khawatir. Selain itu, ia menyampaikan bahwa perebutan kekuasaan ini dilakukan secara terorganisir.
“Dalam agrarian, dikenal land grab atau perampasan tanah oleh pihak yang berkuasa. Dalam politik, ini menjadi power grab, apalagi ada indikasi ini (perebutan kekuasaan Partai Demokrat) dilakukan secara terorganisir,” tutur Silfikar Amir.
Menurutnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus menurun beberapa waktu terakhir ini menjadi akibat yang ditimbulkan dari upaya perebutan kekuasan Partai Demokrat (power grab).
Baca Juga: Karantina Wilayah Sulit Diterapkan, Ketua Satgas Covid-19 Usulkan Revisi UU Kekarantinaan Kesehatan
Selain itu, David Sutyanto selaku pelaku pasar modal juga mengatakan ada hubungan yang kuat antara kualitas demokrasi dengan iklim investasi.
Menurut David iklim investasi menjadi panas dan perubahan IHSG dari hijau menjadi merah juga merupakan dampak yang ditimbulkan oleh upaya perebutan kekuasaan Partai Demokrat.
David berharap agar pemerintah dapat menyikapi isu ini dengan serius, dan tidak membenarkan hasil kegiatan ilegal, guna menjaga kepastian hukum dan iklim investasi.
Baca Juga: Soal Tewasnya 6 Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek, Mahfud MD Ungkap Hasil Penyelidikan Komnas HAM
Selaras dengan David, seorang analis politik Syarwi Pangi Chaniago juga mengharapkan pemerintah mau bertindak bijaksana, adil, dan rasional dalam menyelesaikan kasus Partai Demokrat ini.
Ia juga mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hingga saat ini belum menunjukan respon terhadap kasus Partai Demokrat,. Padahal Kepala KSP Moeldoko yang terlibat dalam upaya perebutan kekuasaan Partai Demokrat ini merupakan pembantu terdekatnya di pemerintahan.
Disisi lain seorang mantan wartawan senior, Syahrial Nasution mengatakan bahwa Konferensi Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang merupakan bentuk perampasan dan pemaksaan kehendak.***
