Network
PR BANDUNGRAYA - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya menyebut bahwa Kongres Luar Biasa Partai di Deli Serdang berstatus ilegal dan inkonstitusional.
Beberapa Dewan Pengurus Daerah juga Cabang (DPD dan DPC) Partai Demokrat pun menyuarakan hal yang sama dan mengatakan tetap setia pada kepemimpinan AHY.
Atas rasa keberatannya terhadap KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, AHY pun menyambangi Kementerian Hukum dan HAM pada hari Senin 8 Maret 2021.
Baca Juga: Konflik Partai Demokrat Mencuat, Pengamat: Momen Bagi Kader yang Dipecat untuk Semakin Eksis
Diketahui AHY juga membawa 5 boks kontainer berisi bukti dokumen mengenai fakta dan data tentang KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.
"Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta yang kami kumpulkan bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tidak sah dan tentunya tidak memiliki kekuatan hukum apapun," ujar AHY dikutip PRBandungRaya.com dari Antara.
Cahyo R Muzhar selaku Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI menerima langsung dokumen–dokumen itu.
Baca Juga: Tuduh Agensi Lakukan Sabotase pada Lisa BLACKPINK, Fans Bagikan Bukti Melalui Tagar #YGStopSabotagingLisa
Nantinya dokumen-dokumen itu akan ditelaah dan dipelajari oleh Lembaga tersebut, namun Cahyo tidak memberi tahu pasti soal waktu dan hasil dari pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan Partai Demokrat tersebut.
Agus Harimurti Yudhoyono juga mengungkapkan akan membuka pintu maaf jika Moeldoko menyadari kekeliruannya.
"Kita semua ada kurang dan salah-salahnya. Untuk itu apabila beliau menyadari kekeliruannya saya pribadi tentu memaafkannya sebagai mantan prajurit dan mantan panglima. Saya tetap hormat," kata AHY.
Baca Juga: Cegah Virus Corona, 269 ASN di Jakarta Utara Jalani Vaksinasi Covid-19
Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah tradisi keprajuritan yang dijunjung tinggi di militer.
"Once a soldier, always a soldier," ujarnya.
AHY menyampaikan bahwa Moeldoko telah membuat sakit hati jutaan kader Partai Demokrat karena terlibat KLB yang dianggap beberapa pengurus sebagai tindakan ilegal dan inkonstitusional.
Walau begitu AHY mengungkapkan tak punya masalah atau dendam apapun pada Moeldoko.
Baca Juga: Adegan Naeun APRIL di Drakor Taxi Driver Dihapus, Tim Produksi Akan Segera Syuting Ulang
"Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan beliau (Moeldoko), tetapi jujur yang membuat saya kecewa, karena suka atau tidak suka, beliau terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat," ujar AHY.
Diketahui KLB di Deli Serdang tersebut menghasilkan keputusan penetapan Moeldoko sebagai Ketua Partai Demokrat periode 2021-2025.
Susilo Bambang Yudhoyono selaku Majelis Tinggi Partai Demokrat mengatakan KLB tersebut tidak sah karena gagal memenuhi persyaratan.
Baca Juga: Selain Sinovac, Indonesia Bakal Segera Gunakan Vaksin AstraZeneca untuk Program Vaksinasi Covid-19
Beberapa DPD dan DPC pun menolak hal tersebut dan menyampaikan kesetiaannya pada kepemimpinan AHY selaku Ketum Partai Demokrat yang sah secara hukum.
Partai Demokrat Jateng pada Rapat Koordinasi Daerah 2021 melakukan ikrar untuk tetap setia pada kepemimpinan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
DPD Jabar bahkan mengancam mempolisikan orang yang mengaku-ngaku sebagai Kader dan hadir di KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang itu.***
