Network
PR BANDUNG RAYA - Permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang akhirnya ditolak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Penolakan permohonan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang itu disampaikan oleh Menkumham Yasonna Laoly saat jumpa pers daring di Jakarta.
Baca Juga: ini Upaya Pemkot Bandung Kurangi Pengangguran, dari Program Pelatihan hingga Ciptakan Aplikasi BIMMA
Sebelumnya, Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang sudah menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pengesahan partai berlambang mercy itu.
Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengirimkan berkas-berkas kepada Kemenkumham dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Adanya kisruh internal Partai Demokrat ini membuat kedua pihak saling lapor.
Baca Juga: KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko Resmi Ditolak, Yasonna Laoly Ungkap Alasannya
"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang," kata Yasonna Laoly.
"Di Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 ditolak," lanjut Yasonna dikutip PRBandungRaya.com dari Antara, Rabu 31 Maret 2021.
Menanggapi keputusan pemerintah tersebut, AHY mengaku menerima.
Baca Juga: SPOILER Sisyphus The Myth Episode 13, Han Tae Sool dan Kang Seo Hae Dikepung oleh Sigma
"Atas pernyataan pemerintah itu dengan kerendahan hati kami menerima keputusan tersebut," kata AHY.
Menurutnya, keputusan pemerintah bukan hanya kabar baik bagi Partai Demokrat tetapi juga kabar baik untuk demokrasi di Tanah Air.
"Kami bersyukur keputusan pemerintah ini adalah kabar baik bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air," lanjut AHY.
Baca Juga: Singgung Konten Mobil Mewah, Krisdayanti Ingatkan Atta Halilintar Tak Pamer Kekayaan
AHY juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Atas nama segenap pimpinan pengurus kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih," kata AHY.
"Dan penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakkan hukum seadil-adilnya," lanjut AHY.
Baca Juga: Wujudkan Konsep Smart City, Kota Bandung Sebar Internet Gratis di 500 Titik
Sampai berita ini dibuat, Partai Demokrat kubu Moeldoko belum menanggapi hasil keputusan pemerintah tersebut.
Beberapa hari sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Moeldoko buka suara terkait Partai Demokrat.
Moeldoko mengungkapkan alasannya menerima menjadi ketua umum Partai Demokrat.
Baca Juga: Viral! Seleb TikTok Sisca Kohl Buat Nasi Goreng Rp400 Juta, Sekalian Beli Gerobak Juga
"Saya orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat," kata Moeldoko dikutip PRBandungRaya.com dari Instagram @dr_moeldoko, Rabu 31 Maret 2021.
Menurut Moeldoko, arah demokrasi dalam Partai Demokrat sudah bergeser.
"Kekisruhan terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Partai Demokrat," kata Moeldoko.
Baca Juga: Mahasiswa Dapat KIP Kuliah Merdeka Sampai Rp12 Juta, Ini Besaran Bantuan Menurut Akreditasi Kampus
Selain itu ada urgensi untuk menyelamatkan bangsa.
"Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa," kata Moeldoko.***
