Network
BANDUNGRAYA.ID - Beredar kabar di media sosial bahwa pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus menyertakan sertifikat vaksin Covid-19.
Menanggapi kabar yang beredar, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk) taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam aturan tersebut, tidak ada penambahan persyaratan baru, termasuk sertifikat vaksinasi Covid-19.
Baca Juga: MENGEJUTKAN! Aurel Hermansyah Sempat Minta 'Cerai', Istri Atta Halilintar: Kita Pisah Aja Deh!
Baca Juga: 2 Pemain Persib Bandung Ini Baru Turun ke Lapangan, Namun Gagal Antarkan Pangeran Biru Juara
“Analoginya, seperti telur dengan ayam mana yang lebih dahulu, karena untuk mendapatkan vaksinasi Covid- 19 penduduk juga harus sudah memiliki NIK,” kata Zudan di laman resmi Kemendagri.
Menurutnya, Kemendagri mendukung upaya percepatan vaksinasi nasional yang menargetkan sebesar 80 persen penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
Baca Juga: UPDATE Terbaru Kasus Pembunuhan Subang: Misteri Ember Biru, DETIK-DETIK Pelaku Ditangkap?
“Kami justru ingin turut serta dalam upaya pemerintah mempercepat program vaksinasi dengan memberikan layanan adminduk yang cepat dan mudah. Apalagi, animo masyarakat tengah tinggi untuk mendapatkan vaksin,” jelas Zudan.
Zudan menyampaikan, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan sertifikat vaksinasi dapat menjadi syarat dalam mengurus layanan adminduk.
Baca Juga: 5 Amalan Bulan Rajab: Pahala Membanjiri Umat Muslim Setiap Hari!
Baca Juga: Pendaftaran KIP Kuliah 2022 Resmi Dibuka Hari Ini, Simak Inilah Jadwal Lengkapnya
“Aturan tersebut bisa diterapkan, namun nanti bila persentase vaksinasi sudah 80 persen sebagai upaya kita untuk mengejar sisa penduduk yang belum mau divaksin. Apa pun itu, kita akan melihat perkembangannya,” pungkasnya.***
