Network
PR BANDUNGRAYA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melihat kondisi ibu kota tengah dilanda krisis Covid-19. Pihaknya bahkan mempreriksi adanya limit kapasitas rumah sakit pada 17 September 2020 mendatang.
Untuk itu, mulai Senin 14 September 2020, Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total demi menekan kasus Covid-19 dan menepis mimpi buruk pandemi di Jakarta.
Sayangnya, keputusan Anies Baswedan berdasarkan hasil rapat dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jakarta itu menuai banyak kritikan dari sejumlah politisi.
Baca Juga: Pelatih Vokal Pertimbangkan Kecocokan Yuri IZ*ONE Sebagai Vokalis Utama Grup
Dilansir RRI, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai keputusan PSBB total Anies Baswedan dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurut Arief Poyuono, Anies Baswedan layak dinonaktifkan dari jabatannya karena telah menginstruksikan PSBB total tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selain itu Arief Poyuono menjelaskan PSBB Total yang baru diumumkan secara sepihak sangat berbahaya karena dapat menyebabkan ketakutan yang luas terlebih masyarakat kini tengah berupaya bangkit di masa adaptasi kebiasaan baru.
Baca Juga: Rating 'When I Was the Most Beautiful' Melonjak Tinggi, Drama tvN 'Flower of Evil' Tak Mau Kalah
"Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," ujar dia.
Suara Arief Poyuono perihal non-aktifkan Anies Basweran dirilik oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring.
