Tak Setuju Jakarta PSBB Total, 3 Menteri Ini 'Keroyok' Keputusan Anies Baswedan

- 12 September 2020, 21:58 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menjadi satu dari tiga Menteri Kabinet Indonsia maju yang berikan respons negatif atas keputusan PSBB Total Jakarta Anies Baswedan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menjadi satu dari tiga Menteri Kabinet Indonsia maju yang berikan respons negatif atas keputusan PSBB Total Jakarta Anies Baswedan. /ekon.go.id.

PR BANDUNGRAYA - Belum resmi diterapkan, wacana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang diusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 'diserbu' berbagai pihak.

Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono bahkan melihat keputusan Anies Baswedan menerapkan kembali PSBB di Ibu Kota sebagai upaya untuk menggulingkan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pandemi virus corona yang telah melanda Indonesia lebih dari enam bulan lamanya ini tak kunjung menunjukkan tren penurunan kasus.

Baca Juga: Diduga Kerajinan Galang Dukungan, 63 Bakal Calon Peserta Pilkada Serentak 2020 Terinfeksi Covid-19

Kabar buruknya, rekor kasus harian di angka 3.000-an nampaknya telah menjadi pemandangan yang biasa dalam beberapa waktu ke belakang.

Data per Sabtu 12 September 2020 menunjukkan total kasus positif Covid-19 Indonesia ada di angka 214.746 pasien dengan kasus sembuh 152.458 dan kasus meninggal 8.650 orang.

Prediksi Anies Baswedan, pada 17 September 2020 mendatang fasilitas kesehatan di Jakarta akan mencapai limit jika pihak berwenang tidak menarik 'rem darurat' dalam hal ini menerapkan kembali PSBB.

Baca Juga: Bikin Penasaran! SBS Rilis Cuplikan Joo Won dan Hee Sun Lihat 'Sesuatu', Hadir di Episode Baru Alice

Walau demikian, data rumah sakit rujukan Covid-19 Jakarta yang didapatkan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Pema menyebut dari 67 fasilitas kesehatan hanya 20 rumah sakit yang tak lagi memiliki ruang ICU. Sisanya, 40 persen kapasitas tempat tidur rumah sakit belum terisi.

Dilansir RRI, sebagai upaya meluruskan dan memastikan keputusan Anies Baswedan soal PSBB total, Pemerintah Pusat baru akan menyampaikan sikap resmi pada Minggu, 13 September 2020 besok.

"Pengumuman yang disampaikan ke masyarakat besok ada kepastian serta harmonisasi kepentingan pusat dan daerah. Paling pokok adalah keselamatan masyarakat," ujar Ketua Satgas Covid-19 sekaligus Kepala BNPB, Doni Monardo. 

Baca Juga: Viral! Pasutri Habiskan Dana Sekira Rp1,4 M demi Sebut Jenis Kelamin Calon Bayi, Sewa Burj Khalifa

Langkah ini harus diambil karena sejumlah unsur di pemerintah pusat ternyata berbeda sikap menanggapi langkah tarik rem darurat Gubernur DKI Jakarta. 

Setidaknya ada tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju yang memberikan respons negatif terhadap keputusan PSBB total Anies Baswedan.

Pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyoroti anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sesaat setelah pengumuman PSBB Total DKI Jakarta. Baginya, keputusan Anies Baswedan 'menarik rem darurat' sangat berpengaruh terhadap perekonomian.

Baca Juga: Gemas! Taeil NCT Heboh Balas Cuitan Penggemar di Twitter, Namanya Kini Puncaki Trending Topic

Kedua, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto juga menilai pemberlakukan PSBB Total di wilayah DKI dapat berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang. Apalagi menurutnya, peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional sangat penting sekali.

Ketiga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga tidak sependapat dengan PSBB Total untuk Jakarta. Dia mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali rontok jika keputusan Anies Baswedan tersebut dijalankan.***

Editor: Fitri Nursaniyah

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah