Network
PR BANDUNG RAYA - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu masih menuai polemik.
Dari sembilan fraksi di DPR, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Demokrat yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bambang Yudhoyono atau SBY memaparkan alasan partainya menolak pengesahan UU yang masih menjadi sorotan ini.
Baca Juga: GMPN dan Nikita Mirzani Kian Panas, Ali Nugroho: Sensasi Bolehlah Tapi Jangan Semuanya Sensasi
SBY menuturkan bahwa UU Cipta Kerja memiliki substansi yang bermasalah, baik itu pasal-pasal maupun konsen pemerintah.
Hal tersebut meliputi penciptaan lapangan kerja, investasi, dan perekonomian.
"Yang dipikirkan oleh Fraksi Demokrat itu di sana sini masih ada masalah, jadi perlu waktu lah untuk menuntaskan supaya clear," ujarnya, dikutip Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari RRI.
Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik Wilayah Sumedang Hari Ini, Selasa 13 Oktober 2020
Mantan Presiden RI ke-6 ini menjelaskan bahwa Partai Demokrat menolak UU Cipta Kerja disahkan, karena berbagai alasan.
