Network
PR BANDUNGRAYA - Di masa pandemi yang belum usai, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), beserta penyelenggara pemilu tetap bulat untuk mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 mendatang.
Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu percaya bahwa Pilkada serentak tidak akan memperburuk kondisi pandemi, selama semua proses yang dijalankan berjalan sesuai protokol kesehatan.
Semua itu sudah diatur melalui Peraturan KPU (PKPU) No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKUPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam.
Baca Juga: Dikenal Miliki Suara Unik, Curhatan Rose BLACKPINK: Tujuanku Jadi Penyanyi Bagus Ketimbang Unik
Sebelumnya, perhelatan pemilu semula akan digelar pada bulan September, namun akibat pandemi Covid-19 perencanaan Pilkada Serentak harus diundur menjadi 9 Desember 2020.
Mengutip Antara, Selasa, 22 September 2020, hal itu dilakukan lantaran pemerintah akan kalap apabila Pilkada Serentak ditunda kembali, sebab akan berpotensi mengosongkan jabatan kepala daerah di 270 pemerintah lokal.
Senada dengan itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak penting dilaksanakan.
Baca Juga: Manchester United Menang dari PSG di Liga Champions, Ole: Mereka Menikmatinya, Fantastis!
Menurutnya, Pilkada Serentak diadakan untuk menguatkan penanganan pandemi Covid-19.
“Jika 270 daerah pelaksanaan Pilkadanya ditunda, kemudian posisi kepala daerah yang sangat krusial di masa krisis hanya ditempati pelaksana tugas yang lemah secara legitimasi dan terbatas ruang lingkupnya dalam mengambil keputusan," kata Puan sebagaimana dilaporkan RRI, Rabu 21 Oktober 2020.
Selain itu, Puan menambahkan apabila Pilkada Serentak ditunda kembali, justru akan membuat kerja Pemda menjadi lambat dan menimbulkan banyak ketidakpastian.
Baca Juga: Disney Bocorkan Poster Film Animasi Terbaru Raya and the Last Dragon
“Yang penting adalah kita harus bersama-sama memantau dan mengingatkan agar kampanye-kampanye yang dilakukan selama Pilkada benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang ketat," tutur dia.
Nampaknya, Pilkada serentak tahun ini jadi pemilu terberat yang pernah dialami sejumlah calon kepala daerah. Untuk itu, Puan meminta para pasangan calon kepala daerah membuat terobosan dan inovasi baru salam berkampanye di saat kondisi pandemi seperti ini.
“Bagaimana menjangkau rakyat dan merebut hati mereka sambil tetap menjaga rakyat dari ancaman Covid-19,” ujarnya.
Baca Juga: Siarkan Aksi Unjuk Rasa Anti-Pemerintah, Media Berita di Thailand Terancam Ditutup Pengadilan
Staf khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga memberikan solusi agar sejumlah calon Kepala Daerah mengkampanyekan tema tentang penanganan penyebaran Covid-19.
Sebagai contoh, ia mengambil model Pemilu Selandia Baru pada 17 Oktober 2020 yang dimenangkan kembali oleh Jacinda Ardern sebagai Perdana Menteri.
Keberhasilan Jacinda Ardern dalam mengambil tema kampanye mengenai penanganan nyata Covid-19, berhasil meraup suara sebesar 49,1 persen dibanding pesaingnya yang hanya memperoleh suara 26,8 persen.***
