Network
PR BANDUNG RAYA – Satu tahun Jokowi-Ma'ruf Amin menuai banyak masukan terhadap kinerja pemerintah saat ini. Salah satu diantaranya adalah kinerja penanganan pemerintah dalam sektor ekonomi.
Anis Byarwati, Anggota Komisi XI DPR Ri dari Fraksi PKS mengomentari bagaimana kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin selama satu tahun ini.
Ia menjelaskan bahwa program-program stimulus penanganan ekonomi saat pandemi Covid-19 terangkum menjadi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dijalankan sampai 30 September 2020. Anis mengatakan bahwa anggaran yang telah disiapkan masih belum dapat dilakukan secara optimal.
Baca Juga: Matahari Department Store Babak Belur Merugi Rp617 Miliar Hingga Menutup 7 Gerainya
“Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional ini hanya 38,6% atau setara dengan 258,3 Triliun dari PAGU yang dianggarkan 695,2 Trilyun,” ucapnya, seperti dikutip Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari website resmi Fraksi PKS.
Doktor ekonomi islam dari Universitas Andala mengatakan lebih rinci bahwa realisasi anggaran itu termasuk kedalam beberapa bagian, bidang kesehatan hanya 21,92 Triliun atau 25,04% dari total PAGU 87,55 Triliun.
Bidang perlindungan sosial realisasinya 157,03 Trilyun atau 77,1 % dari total PAGU 203,91 Triliun.Bidang sektoral Kementerian dan lembaga dan PEMDA hanya 25% atau 26,61 Triliun dari total PAGU 106,05 Triliun.
Baca Juga: PMI Krisis Stok Darah Terdampak Pandemi, Sandiaga Uno Bertindak
Bidang UMKM realisasinya adalah 84,85 Triliun atau 68,7% dari PAGU 123,47 Triliun. Bidang insentif usaha realisasinya 28,7 Trilyun atau 23,27% dari PAGU 120,61 Triliun. Sedangkan untuk realisasi bidang korporasi sampai September 2020 belum terealisasi dari anggaran 53,57 Triliun.
Anis menegaskan dalam laporan tersebut mengenai program Pemulihan Ekonomi Nasional bahwa realisasi anggaran yang telah disediakan hanya terserap sampai 50-60%, hal itu berarti ada dana lebih dari 300 Triliun tidak terserap.
“Realisasi yang rendah ini menyebabkan tujuan utama adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional itu belum dapat dinikmati oleh masyarakat,” kata Anis.
Baca Juga: Terkuak, Hal Inilah yang Diduga Jadi Penyebab Terbakarnya Gedung Kejagung RI
Hal ini disebabkan karena buruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ke-2 tahun 2020 yang hanya mencapai 5,3% negatifnya.
“Dengan angka seperti itu, kuartal ke-3 kita perkirakan masih negatif juga,” ujar Anis.
Anis memberikan catatan terhadap pemerintah bahwa Pemulihan Ekonomi Nasional masih belum mampu membantu pelaku UMKM ataupun masyarakat.
“Perlu menjadi catatan bahwa total UMKM yang ada di Indonesia sebanyak 59 juta. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan hingga April 2020 tercatat terdapat sebanyak 10jt UMKM yang dikategorikan berpotensi menerima restrukturisasi. Jumlah ini hanya sebesar 16,9% dari total UMKM,” tutur Anis.
Baca Juga: Donald Trump Sesumbar di Pilpres AS, Akan Akhiri Pandemi Covid-19
Hal ini menjadi bukti bahwa UMKM kesulitan dalam mengakses layanan kredit. Program restrukturisasi kredit UMKM tidak efektif dalam membantu masyarakat.
“Perlu dipastikan 1545 BPR atau BPRS dan koperasi-koperasi juga mendapatkan akses yang adil dalam program restrukturisasi,” ujarnya.
“Beban tekanan likuiditas dan risiko kredit juga lebih besar di BPR atau BPRS, sehingga penting bagi pemerintah untuk memastikan bagaimana mereka dapat menjangkau penempatan dana pemerintah pada bank-bank peserta untuk program restrukturisasi,” sambungnya.***
