PR BANDUNGRAYA - Belakangan ini sempat tersiar kabar yang mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa (Kemendikbud) akan menghapuskan mata pelajaran sejarah dari kurikulum pendidikan.
Hal itu disebutkan dalam draf sosialisasi penyederhanaan kurikulum dan asesmen yang bocor ke masyarakat.
Isinya menyebutkan bahwa mata pelajaran sejarah akan dihapuskan di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan bagi murid Sekolah Menengah Atas (SMA) mata pelajaran sejarah tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib melainkan akan dijadikan mata pelajaran pilihan.
Baca Juga: Tren K-Pop Semakin Menjamur di Indonesia, Wapres Berharap dapat Tingkatkan Kreativitas Anak Muda
Tersebarnnya berita tersebut tentu menimbulkan reaksi penolakan dari berbagai pihak, tidak hanya dari guru mata pelajaran sejarah khususnya, tetapi juga dari masyarakat, hingga anggota
DPR.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim pun tak luput dari sorotan publik.
Setelah ramai diperbincangkan, Nadiem pun membuat memberikan klarifikasi mengenai pemberitaan tersebut melalui akun Instagram pribadinya.
"Tidak ada sama sekali regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional, isu ini keluar karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhana kurikulum," ujar Nadiem sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-bandungraya.com dari akun instagram @nadiemmakarim.
Baca Juga: Tips Aman Gunakan Internet untuk Anak ala Kimbab Family, YouTuber Pasangan Korea-Indonesia
Ia juga mengatakan bahwa saat ini Kemendikbud tengah melakukan uji publik dan FGD mengenai permutasi penyederhana kurikulum yang memiliki puluhan versi berbeda untuk nantinya akan diterapkan.
Nadiem sendiri memastikan bahwa sebelum tahun 2022 tidak akan ada perubahan kurikulum.
"Penyederhana kurikulum tidak akan dilakukan sampai tahun 2022, di tahun 2021 kami akan melakukan berbagai macam prototyping di sekolah penggerak yang terpilih dan bukan dalam sekala nasional," katanya.
Baca Juga: Cek Fakta: Pelarangan Masker Scuba Dikabarkan karena Ada Politik Perusahaan
Nadiem kembali menegaskan bahwa untuk tahun ajaran sekarang, pihaknya tidak mengubah kebijakan apa pun.
"Sekali lagi tidak ada kebijakan apapun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional, apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah," tutur Nadiem.