Network
Termasuk feedback atau 'imbalan' yang juga akan selalu ada.
Baca Juga: Pasca Pemanggilan KPK, Effendi Gazali Ungkap Ada Hal Ini di Kasus Bansos Covid-19
Ia mencontohkan, ketika ada warga yang menerima bansos lalu ada perjanjian tak tertulis bahwa warga itu setuju dipotong sebagian dari dana bantuannya.
Jika hal ini terjadi maka sudah termasuk rekayasa bantuan, meski secara pelaporan tetap sesuai rencana anggaran.
"Walau laporannya Rp100 juta, tapi diterima warga di bawah itu," jelasnya.
"Tapi, kan itu selesai, laporannya kan sesuai dengan yang diterima, padahal itu rekayasa dan fiktif," ungkapnya.
Oleh karena itu ia memberikan saran agar program bansos tidak rentan dikorupsi dengan dua cara.
Saran yang pertama yaitu harus ada tim khusus terdiri dari lapisan birokrasi, Forkopimda, dan penegak hukum yang fokus mengawasi bansos.
"Perlu dibuat tim seperti penanganan Covid ini, makanya berlapis dalam konteks bansos Covid, mungkin penting juga dalam bansos yang lain, agar kontrolnya banyak pihak," jelasnya.
Kedua yaitu memastikan siapa penerima bansos dan bagaimana ia menerimanya.
