Network
PR BANDUNGRAYA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menggarisbawahi bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) harus bersama-sama meningkatkan penyerapan dari program pemulihan ekonomi nasional.
Saat ini, beberapa belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan program pemulihan ekonomi nasional masih sangat minimal.
Hal itu disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020, bahwa Covid-19 menyebabkan sisi permintaan yang sebagian besar ditentukan dari sisi konsumsi mengalami tekanan sangat besar.
Baca Juga: Bantu Pemulihan Ekonomi, Sri Mulyani Beri Dukungan untuk DJP agar Tetap Ambil Pajak
Langkah-langkah yang dilakukan dari sisi pemulihan ekonomi ditujukan untuk menyelesaikan atau mendorong kembali sisi permintaan maupun sisi penawaran.
“Pada kuartal kedua kita melihat kontraksi hingga lebih dari 5.5 persen, sementara konsumsi pemerintah pada kuartal kedua belum cukup cepat untuk bisa menetralisir itu. Karena memang dalam kondisi tingkat Covid-19 yang tinggi dan PSBB, sementara dari APBN dan APBD masih dalam proses perubahan, sehingga konsumsi pemerintah pada kuartal kedua mengalami kontraksi 6.9 persen,” ujar Sri Mulyani.
Dilansir Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari situs resmi Kemenkeu, Sri Mulyani juga menyatakan upaya pemerintah untuk mendukung usaha kecil dan menengah memiliki banyak halangan atau kendala di sisi non anggaran yang perlu untuk diatasi agar dunia usaha dan masyarakat bisa segera mendapatkan manfaat dari desain APBN dan APBD.
Baca Juga: Fahri Hamzah dan Fadli Zon Komentari Satu Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Ini Pendapatnya
Untuk itu, Menkeu berharap APBN yang tersisa 2.5 bulan ini dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi terutama dari sisi permintaan.
Dengan adanya permintaan yang mulai meningkat selanjutnya berfokus kepada sisi supply atau penawaran untuk menjaga target inflasi akan tetap pada tingkat yang diinginkan.
