Network
PR BANDUNGRAYA - Sejumlah fakta terkuak saat militer Myanmar mematikan akses internet di negera yang sedang terjadi perebutan kekuasaan itu.
Pihak pemerintah menjadikan momentum itu untuk mematikan akses buzzer-buzzer menyebarkan informasi bohong alias hoaks dan provokasi di media sosial yang bisa berujung bentrok.
Myanmar mengakui, keberadaan buzzer-buzzer telah mengancam negaranya dan memperkeruh situasi.
Baca Juga: Melalui Surat Edaran, Mendikbud Nadiem Makarim Putuskan Ujian Nasional 2021 Ditiadakan
Pemutusan akses interner ke media sosial dilakukan pada Kamis, 4 Januari 2021.
Perusahaan penyedia internet di Myanmar termasuk milik negara MPT, telah memutus akses.
Mereka memblokir akses jejaring sosial Facebook, WhatsApp dan Instagram pada Senin, 1 Februari 2021 lalu.
Baca Juga: Cara Baru Pencairan BST Rp300 Ribu, Kemensos Segera Gunakan Sistem Pemindai Wajah bagi Setiap KPM
Mengganggu stabilitas
Sebuah surat Kementerian Komunikasi dan Informasi Myanmar, disebutkan Facebook diblokir hingga 7 Februari.
Alasan mereka mematikan media sosial demi 'stabilitas' negara.
Pihak kementrian mengambil langkah tersebut agar kebisingan di media sosial yang diduga dipakai penyebaran kebencian dan berita bohong bisa diredam.
Baca Juga: Banjir Bandang Melanda 9 Kecamatan di Pasuruan, Satu Orang Dilaporkan Hilang
"Saat ini orang-orang yang mengganggu stabilitas negara."
"Mereka menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah."
"Hal itu menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang dengan menggunakan Facebook," bunyi surat Kementerian Telekomunikasi Myanmar, seperti dikutip dari AFP.
Akses Facebook terputus
Penghentian akses, mengakibatkan pengguna medsos di Myanmar tidak dapat mengakses layanan Facebook.
Mereka telah memblokir Facebook serta layanan Messenger, Instagram, dan WhatsApp.
Perusahaan telekomunikasi, Telenor Asa dari Norwegia pun sudah memastikan ikut perintah pemerintah.
Facebook mendesak
Informasi dari keterangan resmi, hampir setengah dari 53 juta warga Myanmar adalah pengguna Facebook.
Juru bicara Facebook, Andy Stone mengakui gangguan akses ke layanannya di Myanmar.
Dia mendesak untuk memulihkan kembali konektivitas sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi.
“Kami mendesak pihak berwenang untuk memulihkan konektivitas sehingga orang-orang di Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman mereka serta mengakses informasi penting,” katanya.***
