Network
PR BANDUNGRAYA - Tragedi ledakan dahsyat di Beirut, Lebanon berakhir menjadi aksi protes massa. Pasca sejumlah petinggi negara mengumumkan bahwa ledakan mungkin disebabkan oleh ribuan amonium nitrat dalam gudang, masyarakat sibuk melakukan aksi demonstrasi menuntut otoriras setempat bertanggung jawab atas ledakan tersebut.
Sayangnya, Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab lebih memilih mengundurkan diri dan membubarkan pemerintahannya usai dituntut pertanggung jawaban oleh rakyat pada Senin 10 Agustus 2020 waktu setempat.
Hassan Diab menyadari bahwa aksi protes warga bukan hanya dilatar belakangi oleh ledakan di Beirut yang telah menyebabkan 163 orang warga tewas dan 6.000 orang luka-luka, tetapi demonstrasi juga dilatar belakangi oleh kasus tindak korupsi petinggi negara yang telah mendarah daging di Lebanon.
Baca Juga: Tampil Bak 'Bad Boy' dalam Foto Teaser BTS 'Dynamite', ARMY: Visual J-Hope Gak Ada Obat
Semua kondisi itu jelas memperburuk krisis ekonomi dan politik yang telah terjadi selama berbulan-bulan di Lebanon.
"Hari ini kami mengikuti kehendak masyarakat yang menuntut tanggung jawab otoritas terkait terhadap bencana ini, (mereka) yang memilih untuk bersembunyi selama tujuh tahun, (dan kami akan mengikuti) keinginan mereka yang menuntut perubahan," kata Perdana Menteri Hassan Diab saat mengumumkan pengunduran dirinya sebagaimana dilaporkan Antara dari Reuters, Selasa 11 Agustus 2020.
Presiden Lebanon Michel Aoun menerima pengunduran diri pemerintahan Hassan Diab, tetapi tetap meminta pihak tersebut masih menjalankan tugasnya sampai kabinet baru terbentuk.
Baca Juga: Foto Teaser Pertama BTS 'Dynamite' Rilis, Tagar #1stDynamiteTeaser Puncaki Trending Topic
Pemerintahan Hassan Diab terbentuk pada Januari 2020, ia mendapat dukungan dari kelompok Hezbollah di Iran.
Jelang pengunduran diri PM Hassan Diab, aksi protes massa di Kota Beirut telah berlangsung selama tiga hari. Beberapa pengunjuk rasa melempar batu ke aparat keamanan yang berjaga di pintu masuk depan gedung parlemen. Aparat pun membalas dengan melempar gas air mata.
Bagi banyak warga Lebanon, ledakan itu jadi peristiwa terakhir yang menyulut kesabaran rakyat, mengingat mereka menghadapi krisis yang disebabkan oleh terpuruknya sektor ekonomi, korupsi, dan tata kelola pemerintahan yang buruk. Rangkaian kekecewaan itu akhirnya mendorong warga turun ke jalan menuntut perubahan hingga ke akar.
Baca Juga: Bantah Kronologi dari Korban, Ini Klarifikasi Turah Parthayana Soal Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
"Seluruh rezim harus berubah. Tidak ada artinya ada pemerintahan baru (jika rezim tak berubah)," kata seorang insinyur asal Beirut, Joe Haddad.
"Kami menuntut segera ada pemilihan umum," tutur dia.
Sistem pemerintahan di Lebanon mewajibkan Presiden Aoun untuk berdiskusi dengan parlemen sebelum menentukan siapa perdana menteri yang akan menggantikan Hassan Diab. Ia diwajibkan untuk mengusulkan calon perdana menteri dan mengumpulkan dukungan dari anggota parlemen.
Baca Juga: Merasa Difitnah oleh Pembuat Utas Pelecehan Seksual, Turah Parthayana Akan Ambil Langkah Hukum
Sebagian besar warga telah lama menuntut pemerintahan yang dipimpin PM Hassan Diab dibubarkan. Sejumlah menterinya mundur lebih dulu pada akhir minggu lalu sampai Senin 10 Agustus 2020.
Sementara sisanya, termasuk menteri keuangan juga berencana mengikuti langkah tersebut.***
