Sebuah kelompok aktivis bernama Anonymous Party mengunggah sebuah pernyataan yang mengatakan "Kami ingin merebut kembali PornHub. Orang-orang berhak atas pilihan,"
Sementara kelompok lainnya yang menentang tindakan kementerian, menggunakan tagar #SavePornHub, dan menyerukan unjuk rasa di komplek pemerintah.
Baca Juga: Rayakan Awal Bulan November dengan Merchant Baru ShopeePay
Beberapa pengguna internet meragukan larangan tersebut dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk melindungi moral Thailand.
Akan tetapi mereka menilai situs tersebut diblokir karena kerap menampilkan beberapa gambar kerajaan yang mungkin membahayakan.
Pemerintah Thailand telah menghadapi protes selama berbulan-bulan, yang menuntut Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, untuk mengundurkan diri.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Makanan yang Baik Dikonsumsi untuk Menjaga Kesehatan Ginjal
Protes yang didominasi oleh para mahasiswa tersebut, juga menyerukan reformasi untuk mengurangi kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.
Sebuah tagar lainnya yang diterjemahkan sebagai #HornyPower juga sedang tren di Twitter Thailand, mengikuti blok PornHub.
Emilie Pradichit, direktur Yayasan Manushya, yang mengkampanyekan hak digital, mengatakan keputusan itu menunjukkan Thailand adalah tanah kediktatoran digital.