Network
PR BANDUNGRAYA - Pemerintah telah menekan aturan terkait larangan mudik Lebaran 2021.
Aturan larangan mudik Lebaran 2021 diumumkan oleh Menterian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy, di mana terhitung sejak tanggal 6-17 Mei 2021 masyarakat dilarang pulang kampung demi menekan penambahan kasus Covid-19.
Namun, aturan ini dinilai tidak sinkron dengan aturan lain termasuk dari Kementerian Agama (Kemenag) yang mengizinkan buka puasa bersama dan salat tarawih berjemaah dengan syarat menerapkan protokol kesehatan.
Organisasi Angkutan Darat (Organda) turut meminta pemerintah pusat merevisi kebijakan rerkait larangan mudik Lebaran tahun ini.
"Kami mohon dengan segala hormat, semoga melalui diskusi ini suara kami didengar oleh pemerintah pusat. Kami berharap ditinjau ulang soal larangan mudik ini," kata Ketua DPD Organda Jawa Barat Dida Suprinda saat diskusi tentang Larangan Mudik yang dilaksanakan oleh Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) di Kota Bandung, Kamis, 9 April 2021 sebagaimana dilaporkan Antara.
Dida mengatakan larangan mudik Lebaran 2021 memberatkan pelaku usaha transportasi, terlebih saat ini kondisi pengusaha angkutan umum di Jawa Barat sangat memprihatinkan.
Baca Juga: Siapkan 4 Dokumen Ini, Pendaftaran Sekolah Kedinasan Dibuka Besok 9 April 2021
Menurut dia, kondisi pengusaha angkutan umum saat ini memprihatinkan, khususnya yang tergabung di Organda Jabar sudah terjadi sejak awal tahun 2020 hingga saat ini.
"Saat ini awak angkutan umum sudah sangat menjerit, karena kami harus bekerja dengan cara digilir. Sekarang jalan, besok off atau tidak jalan," kata Dida.
