Network
PR BANDUNGRAYA - Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI).
Dengan pembubaran ini, pemerintah melarang seluruh kegiatan ormas pimpinan Habib Rizieq itu.
“Saat ini pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI, karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” kata Mahfud MD, dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu, 30 Desember 2020.
Baca Juga: Di Kolong Jembatan Tol Gedong Panjang Pluit, Mensos Tri Rismaharini: Saya ini Ibunya Pemulung
Dalam konferensi pers tersebut, Mahfud didampingi Menkumham Yassona Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menkominfo Johnny G Plate, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala PPATK Dian Ediana, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan Wamemkumham Eddy Hiariej.
Pembubaran ini dilakukan saat Habib Rizieq sedang ditahan di Mapolda Metro Jaya, diduga terkait pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP karena melakukan pengumpulan massa saat pandemi dan melakukan penghasutan.
Baca Juga: Bubarkan FPI hingga Larang Kegiatan Ormas HRS, Fadli Zon Nilai Pemerintah Selewengkan Konstitusi
FPI dibubarkan karena melanggar ketertiban dan keamanan yang melanggar hukum.
“FPI sejak 21 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang melanggar hukum,” kata Mahfud MD menjelaskan.
“Seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan sebagainya,” ujarnya melanjutkan.
Menanggapi hal tersebut, Fadli zon menuliskan bahwa dirinya tidak sepenuhnya setuju.
Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan thd demokrasi n telah menyelewengkan konstitusi.— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) December 30, 2020
“Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi,” ujar Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon pada Rabu, 30 Desember 2020, pukul 13.07 WIB.
Otoritarianisme adalah bentuk organisasi sosial ditandai dengan penyerahan kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan individualisme dan demokrasi.
Dalam politik, pemerintah otoriter adalah satu di mana kekuasaan politik terkonsentrasi di pemimpin.
Otoritarianisme sering disebut sebagai ideologi politik otoriter, yang merupakan bentuk pemerintahan yang ditandai dengan penekanan hanya pada kekuatan pribadi dari negara atau tertentu, terlepas dari tingkat kebebasan individu.***
