PR BANDUNG RAYA - Komisi Pemberantasan korusi (KPK) menginformasikan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak disejumlah wilayah di tanah air pihaknya merinci terdapat 10 calon kepala daerah ‘terkaya’ dan ‘termiskin.
Laporan tersebut didapatkan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang akan mengikuti Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.
"Kita kumpulkan 10 terkaya, tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin menunjukkan dia lapor yaitu dengan kekayaan Rp674 miliar, tapi yang agak heran adalah yang termiskin dengan harta minus Rp3,5 miliar," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan seperti yang dikutip prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari laman Antara.
Baca Juga: Soal Mengganti Azan Jadi Hayya Alal Jihad, Begini Hukumnya dalam Islam Menurut Para Ulama
Nilai harta tertinggi dimiliki oleh Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Muhidin yang mempunyai kekayaan sebesar Rp674 miliar dengan nilai aset terbesar berupa 19 harta tidak bergerak dengan total nilai sebesar Rp293 miliar.
Sementara itu untuk calon kepala daerah dengan nilai pelaporan harta kekayaan terkecil disanding oleh Wakil Bupati kabupaten Sijunjung, Indra Gunalan yang melaporkan total nilai harta defisitnya sebesar Rp3 miliar. Defisit tersebut disebabkan adanya kepemilikan utang sebesar Rp7,9 miliar.
"Kalau dia ke pilih kita klarifikasi kok bisa harta defisit maju (pilkada), ada juga calon bupati Nabire hartanya Rp15 juta, kampanye-nya bagaimana ya? Entah dia melaporkan benar atau tidak benar," ucap Pahala.
Ia mengharapkan agar masyarakat yang akan mengikuti pilkada di daerahnya turur mencermati jumlah harta kekayaan yang dimiliki masing-masing calon kepala daerah.
Baca Juga: Bak Kisah Kakek dalam Logo KFC, 17 Weton Ini Gagal di Usia Muda Tapi Mendulang Sukses di Masa Tua
Berikut adalah daftar 10 calon kepala daerah terkaya:
1. Calon wakil gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dengan nilai harta Rp674 miliar
2. Calon wakil bupati Karawang, Jawa Barat, Aep Syaepuloh dengan nilai harta Rp391 miliar
3. Calon Wakil Bupati Paser, Kalimantan Timur, Arbain M Noor dengan nilai harta Rp289 miliar
4. Calon bupati Bulukumba, Sulawesi Selatan, Muhtar Ali Yusuf dengan nilai harta Rp287 miliar
5. Calon Wali kota Manado, Sulawesi Utara, Andrei Angouw dengan nilai harta Rp273. miliar
6. Calon wali kota Palu, Sulawesi Tengah, Hadianto Rasyid dengan nilai harta Rp263. miliar
7. Calon wakil wali kota Tomohon, Sulawesi Utara, Wenny Lumentut dengan nilai harta Rp222 miliar
8. Calon wali kota Makassar, Sulawesi Selatan, Moh Ramdhan Pomanto dengan nilai harta Rp197 miliar
9. Calon gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dengan nilai harta Rp179 miliar
10. Calon wakil wali kota Makassar, Fadli Ananda dengan nilai harta Rp149. Miliar
Baca Juga: Berikut Harga Tiket Konser BLACKPINK THE SHOW dan Cara Membelinya, Bisa Dapat Apa Saja?
Sedangkan daftar 10 calon kepala daerah ‘termiskin’ karena LHKPN-nya minus adalah sebagai berikut:
1. Calon wakil bupati Sinjunjung, Sumatera Barat, Indra Gunalan dengan nilai harta minus Rp3 miliar
2. Calon wakil bupati Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Bong Ming Ming dengan nilai harta minus Rp990 juta
3. Calon bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat, Tri Suryadi dengan nilai harta minus Rp998 juta
4. Calon bupati Pahuwato, Gorontalo, Saipul A Mbuinga dengan nilai harta minus Rp702 juta
5. Calon bupati Indramayu, Jawa Barat, M Sholihin dengan nilai harta minus Rp667 juta
6. Calon bupati Wonosobo, Jawa Tengah, Afif Nurhidayat dengan nilai harta minus Rp666 juta
Baca Juga: Daftar Harga HP Murah Samsung, Oppo, dan Xiaomi per Desember 2020 di Bawah Rp3 Juta
7. Calon wakil bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Hamdanus dengan nilai harta minus Rp295 juta
8. Calon bupati Fakfak, Papua Barat, Untung Tamsil dengan nilai harta minus Rp212 juta
9. Calon bupati Tana Tidung, Kalimantan Utara, Herman dengan nilai harta minus Rp194 juta
10. Calon bupati Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Ferizal Ridwan dengan nilai harta minus Rp121 juta
Seperti yang diketahui pelaksanaan pilkada 2020 akan diselenggarakan di 9 provinsi dan 261 kabupaten/kota di Indonesia yang diikuti oleh 1.476 cakada atau 738 pasangan calon yang terdiri atas 25 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 612 calon bupati dan wakil bupati.***