BPOM Lakukan Pengecekan Vaksin Secara Rutin, Pemerintah Jadwalkan Vaksinasi Covid-19 Pekan Depan

5 Januari 2021, 07:19 WIB
Juru Bicara Vaksinasi Lucia Rizka Andalusia. /PMJ News

PR BANDUNGRAYA – Pemerintah akan segera melaksanakan program vaksinasi Covid-19 tahap pertama di 34 provinsi diperkirakan dimulai pekan depan.

Pemerintah telah menyiapkan 3 juta vaksin, dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akan diprioritaskan untuk 1,3 juta tenaga kesehatan. Kemudian vaksinasi akan diberikan kepada 17,4 juta petugas pelayanan publik.

Pemerintah saat ini masih menunggu Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan status kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca Juga: Darren Fletcher ‘Naik Pangkat’ ke Tim Utama Manchester United, Solskjaer: Dia Punya DNA United

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko) RI sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai melakukan rapat dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin 4 Januari 2021.

Menko menjelaskan seluruh data vaksinasi dari berbagai negara akan digunakan sebagai acuan untuk melakukan program vaksinasi yang pada tahap pertama ini ditujukan bagi para tenaga kesehatan.

"Dilaporkan bahwa pemerintah akan segera memulai untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan atau minggu depan dan ini tentu menunggu daripada emergency use authorization daripada Badan POM dan juga terkait dengan kehalalan," ucap Airlangga sebagaimana dikutip PRBandungRaya.com dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Baca Juga: 11 Jam Diperiksa sebagai Tersangka Kasus Video Syur, Setelah Keluar Nobu Janjikan Hal Ini

Menko menambahkan terkait penanganan Covid-19 pemerintah mendorong optimalisasi tempat tidur bagi pasien Covid-19 baik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun RS swasta.

Kedepannya pemerintah juga akan memperkuat protokol kesehatan berupa operasi yustisi penambahan tenaga kesehatan 10.000 orang hingga penguatan implementasi terlaksana Covid-19.

Saat ini total kasus aktif Covid-19 menembus angka 110.000, ini artinya ribuan ruangan ICU, alat bantu pernapasan ventilator dan ribuan tenaga medis harus lebih panjang jam kerjanya.

Baca Juga: Pemeran Pria dalam Video Syur 19 Detik Muncul Perdana di Depan Publik, Nobu: Saya Menyesal...

Juru Bicara Pemerintah dr Reisa Brotoasmoro melaporkan sementara dari UNICEF menunjukkan bahwa budaya menggunakan masker di Indonesia menurun di akhir tahun 2020, menjaga jarak menjadi lebih longgar karena merasa tidak enak saat berbicara dengan teman, tetangga, saudara, yang berkunjung ke rumah.

Airlangga mengatakan pemerintah akan menggunakan data-data saintifik dari dalam negeri dan sejumlah negara. Selain itu, pemerintah terus mempersiapkan pengadaan vaksin dari Astrazeneca, Pfizer, hingga Novavax.

Badan POM terus mengawal proses penyediaan vaksin Covid-19 yang rencananya akan segera disuntikkan kepada masyarakat. Sejak kedatangan vaksin tersebut di Indonesia, Badan POM memastikan mutu dan keamanan vaksin terjaga dengan melakukan sampling dan pengujian vaksin.

Baca Juga: Resmikan Program Bantuan Tunai Hari Ini, Jokowi Imbau: Bapak-bapak Jangan Dibuat Beli Rokok

Badan POM juga melakukan pengecekan kesesuaian dokumen serta kesesuaian suhu tempat penyimpanan vaksin Coronavac.

Juru Bicara Vaksinasi Lucia Rizka Andalusia menyatakan bahwa untuk percepatan proses pemberian EUA, Badan POM melakukan data yang dimiliki oleh industri farmasi dapat disampaikan secara bertahap.

Badan POM telah melakukan evaluasi terhadap data uji praklinik dan uji klinik fase 1 dan fase 2 untuk menilai keamanan respon imun yang dihasilkan dari penggunaan vaksin dan juga hasil uji klinik fase 3 yang dipantau dalam periode 1 bulan setelah pemberian suntikan yang kedua.

Baca Juga: Gisel Mangkir dari Pemeriksaan Hari Ini, Polisi: Alasan Jemput Anaknya yang Baru Pulang dari Bali

Tentunya sesuai dengan persyaratan dari WHO minimal pengamatan harus dilakukan sampai 3 bulan untuk interim analisis yang digunakan untuk mendapat data keamanan dan khasiat vaksin sebagai data dukung pemberian EUA.

Laporan tiga bulan tersebut, rencananya bakal diserahkan pada tanggal 8 Januari 2020. Laporan tersebut merupakan hasil penelitian yang berisi data keamanan subjek uji klinis yang diamati setelah dua kali penyuntikan.

Adapun data imunogenisitas atau kemampuan vaksin membentuk antibodi dan data efikasi vaksin atau kemampuan vaksin melindungi orang yang terpapar virus menjadi tidak sakit.

Baca Juga: Gisel Mangkir dari Pemeriksaan Hari Ini, Polisi: Alasan Jemput Anaknya yang Baru Pulang dari Bali

Saat ini BPOM masih menunggu hasil uji klinis analis di Bandung untuk konfirmasi khasiat atau efikasi vaksin. Data dibutuhkan untuk kepentingan penerbitan EUA. Tentu data uji klinis di negara lain seperti Brazil dan Turki juga menjadi dasar pemberian EUA.***

Editor: Fitri Nursaniyah

Sumber: PMJ News YouTube Sekretariat Presiden ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler