PR BANDUNGRAYA - Isu kudeta di tubuh Partai Demokrat ini tengah ramai diperbincangkan warganet.
Isu kudeta ini disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada commanders call pada 1 Februari lalu.
AHY menduga ada beberapa pihak yang ingin merebut secara paksa Partai Demokrat.
Baca Juga: Setelah Lama Dinanti, Akhirnya Liga Sepak Bola Indonesia Temukan Titik Terang! Ini Kata Menpora
"Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," tulisnya dikutip PRBandungRaya.com dari Twitter @AgusYudhoyono, Kamis 4 Februari 2021.
AHY menduga beberapa pejabat di dekat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendukung adanya gerakan tersebut.
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," tutur dia.
Baca Juga: Penyidikan Korupsi Bansos Covid-19 Berlanjut, KPK Perpanjang Penahanan Eks Menteri Sosial
AHY menerangkan dugaan gerakan kudeta tersebut terdiri dari lima orang.
"Terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," katanya.
Kelima orang ini diduga AHY mengajak para kader untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat.
Baca Juga: Memperingati Hari Kanker Sedunia, LIPI Ajak Masyarakat Mengenal Tanaman Ajaib Pengobat Kanker
"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung," kata AHY.
AHY menerangkan penggantian paksa Ketum PD tersebut dilakukan melalui mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB).
Kemudian AHY melanjutkan, ada seseorang dari non kader Partai Demokrat yang merupakan pejabat tinggi di pemerintahan yang berupaya menggulingkan kepemimpinan dirinya.
Baca Juga: Santai tapi Tajam, Ini Kata Wapres Soal Kasus Jilbab dan Siswi Nonmuslim di Padang
AHY mengaku mengirim surat kepada Presiden Jokowi mengenai seseorang tersebut.
"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ucap AHY.
Sementara itu pihak Istana sudah menerima surat tersebut.
Baca Juga: Terkait SKB 3 Menteri tentang Pakaian Seragam, Gus Yaqut Optimistis Akan Kuatkan Toleransi
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.
Pratikno menyampaikan surat tersebut diantar langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan.
"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai," kata dia sebagaimana dikutip PRBandungRaya.com dari Youtube Sekretariat Presiden, Kamis 4 Februari 2021.
Baca Juga: Polemik Pasar Mualamah Depok, Polisi Sebut Zaim Saidi Pesan Dinar-Dirham dari PT Antam
Menurutnya isu yang dilemparkan AHY di partainya adalah urusan internal Partai Demokrat.
"Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat, semuanya sudah diatur dalam AD/ART, jadi itu aja terima kasih," tutup Pratikno.***