PR BANDUNGRAYA – Dibalik kontroversial perihal Omnibus Law yang dinilai banyak merugikan dan tidak menguntungkan masyarakat, ada pendapat lain dari kaca mata Pemerintah.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja mendorong keberlanjutan industri manufaktur, sebab menurutnya Omnibus Law dapat lebih menjamin tenaga kerja Indonesia menjadi lebih baik dalam tatanan tersebut.
“UU Ciptaker ini membuat sektor tenaga kerja itu bisa terjamin lebih baik jadi kalau sektor tenaga kerja baik, tentu akan mendukung industri manufaktur dan sebaliknya,” ucapnya dalam jumpa pers virtual di Kemenko Perekonomian dilansir Antara, di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020.
Baca Juga: Bersuara Soal Omnibus Law Cipta Kerja, Sahabat Nikita Mirzani Jadi Perbincangan Warganet
Menurutnya, Pemerintah sedang mengupayakan para pelaku industri dan pekerja dalam tatanan UU Cipta Kerja supaya lebih terdorong produktivitas yang nantinya diharapkan membuat produk Indonesia memiliki daya saing lebih kuat.
Agus Gumiwang menambahkan ada 16 pasal dalam UU Cipta Kerja yang berkaitan langsung dengan perindustrian dan selanjutnya dari 16 pasal itu akan menjadi satu rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).
Rancangan RPP nantinya akan berfungsi mengatur pelaksanaan atau turunan dari UU Cipta Kerja pada sektor perindustrian yang mencakup lima hal pokok.
Baca Juga: Karawang Kembali Alami Penambahan Kasus Covid-19, Tambah Dua Digit dari Hari Sebelumnya
Lima hal pokok tersebut berguna memudahkan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong untuk menjamin investasi berjalan termasuk proses produksinya.
Sementara itu Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyebutkan bahwa Omnibus Law UU Cipita Kerja memberikan kemudahan berusaha yang bagus bagi para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan perusahaan rintisan.
“Dalam Konteks Omnibus Law UU Cipta Kerja, menurut hemat kami klaster kemudahan berusaha untuk UMKM cukup bagus,” ujarnya dalam diskusi daring, di Jakarta, pada Rabu.
Baca Juga: Airlangga Klaim Tahu Dalang hingga Sponsor Unjuk Rasa, Ananda Badudu: Dalangnya Dirinya Sendiri
Menurutnya UU Cipta Kerja membantu para pelaku UMKM untuk lebih terorganisir, nantinya pengolahan terpadu UMKM dilakukan secara tersentralisasi.
Kemudian kemitraan UMKM dijamin dengan penanaman modal asing dan perusahaan lebih besar agar UMKM lebih menyentuh bisnis inti dan tidak hanya menjadi pemain pinggiran.
Dalam Omnibus Law terdapat peraturan yang tertuang, yakni pemerintah wajib memfasilitasi sistem aplikasi pembukuan sehingga pelaku UMKM dimudahkan.
Baca Juga: Heboh Situs Resmi DPR Diretas, Namanya Diubah Jadi ‘Dewan Pengkhianat Rakyat'
“Mengenai Dana Alokasi Khusu kepada pemerintah daerah nanti mendatori dimana terdapat semacam kriteria bagi pengembangan pelaku UMKM. Saya rasa ini merupakan kabar baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi daya dukung pemerintahan bagi pelaku UMKm juga termasuk perusahaan rintisan,” ujarnya.***