PR BANDUNG RAYA – Setelah terjadi demonstrasi besar-besaran di berabagai Provinsi dan Kota di Indonesia terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Eks Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah angkat suara mengenai demonstrasi yang sudah berlangsung selama 3 hari di berbagai daerah.
Dikutip Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari Instagram Fahri Hamzah, ia menyurati kepada Menkopolhukam untuk menanggapi situasi saat ini.
Fahri menegaskan bahwa pemerintah harus tegas dalam menyikapi segala persoalan yang sedang terjadi saat ini, namun ia juga mengingatkan bahwa pemerintah harus introspeksi terhadap segala kondisi yang telah terjadi.
Baca Juga: 153 Investor Dikabarkan Akan Menanamkan Modal di Indonesia Setelah UU Cipta Kerja Disahkan
Ia menjelaskan mengapa selama tiga hari kebelakang terjadi demonstrasi secara besar-besaran, karena pemerintah abai dalam melakukan proses aspirasi.
“Pemerintah harus tegas tapi yang lebih penting adalah introspeksi. UU Ciptaker ini lahir dengan proses aspirasi yang minim. Pemerintah dan DPR abai dialektika,” ujar Fahri Hamzah dalam postingan terbarunya pada 9 Oktober 2020 pukul 11.00 WIB.
Melihat kondisi yang sudah parah akibat unjuk rasa massa aksi, fasilitas publik banyak yang rusak Fahri meminta kepada Menkopolhukam, Mahfud MD untuk mengajak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah melakukan dialog.
Baca Juga: Baru Sembuh dari Covid-19, Donald Trump Percaya Diri Lanjut Kampanye di Florida Besok Malam
Lebih jelasnya ia mengatakan bahwa momentum saat ini harus dipikirkan oleh pemerintah untuk menghadapi kebuntuan sistem aspirasi dalam negara.
“Sungguh, rugilah jika kita tidak mau mengambil pelajaran besar dari 2 RUU terakhir; RUU HIP dan RUU Omnibus Law,” ujarnya.
“Kita pernah ber-sama2 di DPR Pak Mahfud, pasti bapak tau maksud saya. Sistem perwakilan kita yang dikendalikan oleh partai politik itu tidak sehat. Aspirasi terlalu banyak dicampuri oleh pesanan. Dialog langsung antara rakyat dan wakilnya terhambat. Inilah akar kebuntuan,” sambungnya.
Baca Juga: Akui Sudah Rangkul Buruh di UU Cipta Kerja, Anggota DPR Duga Hal Inilah yang Menyebabkan Demo
Fahri menanggapi bahwa semua partai politik yang telah memenangkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tidaklah aspiratif.
Ia menduga bahwa sistem perwakilan dalam pemerintahan Indonesia membuat seluruh wakil rakyat seketika menjadi petugas partai politik setelah mereka dilantik dan rakyat pada akhirnya ditinggal.
“Inilah proses reformasi yang saya usulkan sejak awal. Dan sebagai menteri koordinasi, Polhukam RI selayaknya ini menjadi kajian. Menurut saya ini sangat serius. Sistem perwakilan rakyat harus segera dibebaskan dari tumpangan kepentingan selain aspirasi rakyat itu sendiri,” ujarnya.
Baca Juga: Rekor, 398 Ton Sampah Sisa Demo Tolak UU Cipta Kerja Terkumpul di Jakarta
Pesan terakhir yang disampaikan kepada Menkopolhukam bahwa pada intinya kebuntuan dan kemarahan tidak boleh semata-mata didekati dengan kacamata hukum, tapi harus didekati dengan sistem politik nasional, khususnya perwakilan.
“Sehat selalu pak menteri Mahfud MD. Saya tahu ini hari-hari berat buat bapak. Mohon maaf jika bapak kurang berkenan,” tutup Eks Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah pada unggahan terbarunya di Instagram. ***