PR BANDUNG RAYA - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu masih menuai polemik.
Dari sembilan fraksi di DPR, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Demokrat yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bambang Yudhoyono atau SBY memaparkan alasan partainya menolak pengesahan UU yang masih menjadi sorotan ini.
Baca Juga: GMPN dan Nikita Mirzani Kian Panas, Ali Nugroho: Sensasi Bolehlah Tapi Jangan Semuanya Sensasi
SBY menuturkan bahwa UU Cipta Kerja memiliki substansi yang bermasalah, baik itu pasal-pasal maupun konsen pemerintah.
Hal tersebut meliputi penciptaan lapangan kerja, investasi, dan perekonomian.
"Yang dipikirkan oleh Fraksi Demokrat itu di sana sini masih ada masalah, jadi perlu waktu lah untuk menuntaskan supaya clear," ujarnya, dikutip Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari RRI.
Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik Wilayah Sumedang Hari Ini, Selasa 13 Oktober 2020
Mantan Presiden RI ke-6 ini menjelaskan bahwa Partai Demokrat menolak UU Cipta Kerja disahkan, karena berbagai alasan.
UU Cipta Kerja telah menerima penolakan dari elemen masyarakat, seperti pecinta lingkungan, petani, dan masyarakat di daerah.
Oleh karena itu, apabila UU Cipta Kerja tetap disahkan, maka tidak heran akan menimbulkan perlawanan yang besar.
Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik Wilayah Depok Hari Ini, Selasa 13 Oktober 2020
"Mengapa tidak? Ini usulan Demokrat, sebetulnya masih ada waktu entah sebulan, dua bulan, tiga bulan, sampai betul-betul bulat," tutur dia.
SBY menyarankan pemerintah dan DPR untuk berkonsultasi dengan masyarakat, khususnya dengan elemen-elemen masyarakat yang menolak.
Dengan begitu, pemerintah dan DPR beserta masyarakat dapat mengevaluasi UU tersebut hingga menemukan titik temu.
Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik Kota Cimahi Hari Ini, Selasa 13 Oktober 2020
Kendati demikian, SBY menekankan bahwa penolakan Partai Demokrat terhadap pengesahan UU Cipta Kerja bukan dalam rangka melawan negara.
Melainkan upaya untuk mengingatkan bahwa UU Cipta Kerja memiliki terlalu banyak masalah, karena seharusnya dibuat dengan komunikasi bersama elemen masyarakat.
"Lantas dianggap Demokrat melawan negara? Ya tidak lah, Demokrat itu kecil sekarang katanya dan kita juga di luar pemerintahan kita tahu diri. Tempat kami untuk bersuara di situ (di DPR)," katanya.
Dengan dua fraksi yang menolak, UU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi Undang-Undang, mengikuti mayoritas fraksi DPR dan pemerintah yang menyetujuinya.***