PR BANDUNGRAYA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2019-2024.
Kendati demikian, RUU Larangan Minuman Beralkohol masih menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.
Pasalnya, konsumsi minuman alkohol atau minuman keras (miras) merupakan bagian dari kebiasaan maupun kebudayaan beberapa daerah di Indonesia.
Baca Juga: Harga Kebutuhan Pokok di Kota Bandung Naik, Simak Harga Rata-ratanya di 5 Pasar Ini
Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Legislasi DPR, Bukhori Yusuf, menjelaskan bahwa dalam pembahasannya, RUU Larangan Minuman Beralkohol akan merumuskan aturan yang komprehensif.
Konsumsi miras untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, maupun kebutuhan farmasi akan menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol.
"Kami juga tetap memperhatikan dengan seksama terkait pengecualian konsumsi minuman alkohol (miras) untuk kepentingan terbatas seperti kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, dan kebutuhan farmasi," katanya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cancer, Leo, dan Virgo Pekan Ini 15-21 November 2020: Kesehatan hingga Asmara
Selain itu, peraturan komprehensif lainnya dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol akan dimulai dari ranah produksi, distribusi atau pengedaran, hingga konsumsi miras di Indonesia.
Bukhori memaparkan bahwa regulasi perihal miras yang tersedia di Indonesia saat ini tidak komprehensif, sehingga bersifat parsial.
Dilansir Prbandungraya.pikiran-rakyat.com dari Antara, berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pendekatan hukum hanya menyasar pada ranah penjualan dan konsumsi miras dengan sanksi pidana dan penjara yang lemah.
Menurut Bukhori, pendekatan yang sebenarnya dari RUU Larangan Minuman Beralkohol akan mengacu pada upaya untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari dampak negatif konsumsi miras.
Baca Juga: BTS Ungkap Lebih Mengingat Hal Ini Mengenai Ketampanan V di Era ‘Fake Love’
"Kami membutuhkan membutuhkan pendekatan yang lebih progresif untuk menyelamatkan masa depan bangsa dari dampak merusak minuman alkohol (miras)," tutur dia.
Oleh karena itu, Bukhori menegaskan bahwa pendekatan yang akan digunakan RUU Larangan Minuman Beralkohol akan bertumpu pada pengendalian diri semata.
"Apalagi tidak ada klausul yang tegas melarang konsumsi minuman alkohol (miras) dalam KUHP," kata Bukhori.***