Network
PR BANDUNGRAYA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap Bank Pembangunan Daerah (BPD) jangan jadi beban Pemerintah Daerah dan bisa menjadi mesin pelancar ekonomi.
Hal itu disampaikannya dalam acara Penandatanganan Pernyataan Bersama Penguatan BPD yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen BPD tentang Akselerasi Transformasi BPD, penerapan tata kelola yang baik dan peningkatan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
Acara ini dihadiri secara langsung oleh Kepala Pusat PPATK, Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua KPK, Ketua Asosiasi BPD (ASBANDA), Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
Baca Juga: Pasca Penutupan Gelombang 11, Kapan Program Kartu Prakerja Dibuka Kembali? Ini Tanggapan Management
Selain itu hadir secara virtual oleh para Gubernur seluruh Indonesia, para Komisioner Utama BPD seluruh Indonesia, dan para Direktur Utama BPD seluruh Indonesia.
Mendagri melihat bahwa masyarakat harus melihat dasar pentingnya BPD ini, bahwa semenjak era reformasi sistem pemerintah berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi otonomi daerah.
Tujuan dari otonomi daerah ini adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing, mengembangkan sumber daya dengan tujuan bisa mandiri dan bisa mensejahterakan rakyatnya.
Ia menekankan bahwa pentingnya kebersamaan dengan pemerintah daerah untuk bergerak memunculkan BPD yang sehat dan berintegritas.
Artinya tidak ada konspirasi, terutama kerawanan ini adalah kepala daerah dan direksi yang membuat kesehatan BPD-nya terganggu.
Baca Juga: Ghost of Tsushima Menangkan The Game Award 2020, Grafiknya Bikin Nangis!
